Ketua Dewan Pers: Pers Saudara Kandung Eksekutif Yudikatif Legislatif
Massa Forum Jurnalis Medan menggelar aksi tutup mulut di depan Gedung Pemko Medan, Senin (19/4/2021). Mereka menuntut Wali Kota Bobby Afif Nasution untuk meminta maaf atas insiden dugaan perintangan dan intimidasi oleh tim pengamanan terhadap jurnalis beberapa waktu lalu. (IDN Times/Prayugo Utomo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mengungkapkan pers mempunyai peran penting bagi demokrasi di Indonesia. Bahkan, M. Nuh mengibaratkan pers merupakan 'saudara' kandung lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Jadi kita ini adalah keluarga besar namanya NKRI, bapaknya sama ibunya sama yaitu Ibu Pertiwi. Meskipun demikian nasabnya sama terkadang nasibnya berbeda," ujarnya di puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari dipantau virtual, Rabu (9/2/2022).
1. Pers ibarat keluarga bagi tiga lembaga
Ilustrasi Pers (IDN Times/Mardya Shakti)M. Nuh mengatakan pers juga memiliki peran seperti tiga saudara lainnya. Ibaratnya keluarga tidak saudara yang abai jika saudara terlunta-lunta.
"Kami sangat yakin seyakin-yakinnya tidak ada saudara yang rela kalau saudaranya sakit,
terlunta-lunta. Kami yakin kebersamaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan insan pers menjadi satu kesatuan untuk membangun bangsa dan negara," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi: Kritik dan Masukan dari Pers Sangat Penting untuk Pemerintah
2. Regulasi publisher right dibutuhkan untuk mencegah terjadinya digital feodalism
Ilustrasi pers (IDN TImes/Arief Rahmat)M. Nuh juga menambahkan saat ini persoalan yang sedang dihadapi dunia pers adalah gempuran digital, salah satunya digital platform global. Untuk itu, regulasi publisher right dibutuhkan untuk mencegah terjadinya digital feodalism.
"Kita tidak ingin terjadi digital feodalism. Agar tidak terjadi digital feodalism kita membutuhkan publisher right," imbuh M. Nuh
3. Payung hukum untuk insan pers
Massa Forum Jurnalis Medan menggelar aksi tutup mulut di depan Gedung Pemko Medan, Senin (19/4/2021). Mereka menuntut Wali Kota Bobby Afif Nasution untuk meminta maaf atas insiden dugaan perintangan dan intimidasi oleh tim pengamanan terhadap jurnalis beberapa waktu lalu. (IDN Times/Prayugo Utomo)Menurut M. Nuh draf publisher right saat ini sudah disampaikan kepada pemerintah. Dia berharap agar ada payung hukum untuk insan pers di tengah gempuran digital.
"Dorongan dari Bapak Presiden sungguh sangat mulia untuk segera adanya payung yang bisa memayungi kawan-kawan pers agar terhindar gempuran digital agar segera terealisasi," ujarnya.
Baca Juga: 9 Februari Hari Pers Nasional: Sejarah, Peran, dan Tugasnya
Berita Terkini Lainnya
