Komnas HAM: Ada 196 Kasus Konflik Agraria 2018-2019, Terbanyak Sumut
Komnas HAM menggelar seminar bertajuk Komnas HAM Dorong Penyelesaian Konflik Pertanahan di Indonesia yang Berperspektif HAM di Hotel Shangrila, Jakarta, Rabu (11/12). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat 30 persen kasus yang terindentifikasi sebagai konflik agraria, yang tersebar di 33 provinsi.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan dalam lima tahun terakhir pengaduan masyarakat menunjukkan permasalahan konflik agraria, sebagai masalah yang mendasar dan mendesak.
"Konflik tersebar hampir di 33 provinsi dengan luas areal mencapai 2.713.369 hektare, dengan berbagai varian. Tercatat, 42,3 persen desa dengan 48,8 juta jiwa berada dalam kawasan hutan," ujar Taufan dalam seminar bertajuk Komnas HAM Dorong Penyelesaian Konflik Pertanahan di Indonesia yang Berperspektif HAM, Jakarta, Rabu (11/12).
1. Ada 196 kasus konflik agraria sejak 2018 dan terbanyak di Sumatera Utara
Komnas HAM menggelar seminar bertajuk Komnas HAM Dorong Penyelesaian Konflik Pertanahan di Indonesia yang Berperspektif HAM di Hotel Shangrila, Jakarta, Rabu (11/12). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Taufan memaparkan konflik agraria paling besar di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, infrastruktur, Barang Milik Negara (BMN), dan lingkungan. Dalam kurun 2018 hingga April 2019, kata Taufan, ada 196 kasus terkait konflik agraria di Indonesia.
"Konflik agraria tersebar di 28 provinsi, terbanyak ada di Sumatera Utara ada 21 kasus, Jawa Barat ada 18 kasus, DKI Jakarta 14 kasus, Jawa Timur sebanyak 11 kasus, Jawa Tengah ada 10 kasus. Sedangkan Kalimantan Tengah 10 kasus, Riau ada 8 kasus, dan sisanya tersebar di 23 provinsi lain," kata dia.
Baca Juga: Komnas HAM Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria
2. Konflik agraria berkepanjangan berpotensi melanggar HAM
Kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat. (IDN Times/Lia Hutasoit)Menurut Taufan sengketa dan konflik agraria yang berkepanjangan menyebabkan munculnya berbagai masalah, dan berpotensi melanggar HAM.
Editor’s picks
"Pelanggaran HAM yang dimaksud adalah hak atas hidup, pekerjaan, keadilan, pangan, dan hak rasa aman," ujar dia.
3. Konflik agraria berdampak pada kehidupan masyarakat
Ilustrasi (Dok.IDN Times/Istimewa)Taufan memaparkan selama ini Komnas HAM sudah memetakan aktor konflik, penyebab utama, akar konflik, pelestari konflik, dan ancaman pelanggaran HAM.
"Konflik agraria sangar berdampak pada kehidupan masyarakat. Tidak hanya kehilangan lahan, namun juga pribadi akses ekonomi. Apalagi eskalasi konflik dapat berujung penganiayaan, intimidasi, kriminalisasi bahkan sampai pembunuhan," kata dia.
4. Komnas HAM koordinasi antar kementerian untuk menuntaskan konflik agraria
Komnas HAM menggelar seminar bertajuk Komnas HAM Dorong Penyelesaian Konflik Pertanahan di Indonesia yang Berperspektif HAM di Hotel Shangrila, Jakarta, Rabu (11/12). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Taufan mengingatkan jika konflik agraria tidak segera ditangani secara serius, akan berpotensi mengancam stabilitas dan integrasi nasional.
"Penting, Komnas HAM memiliki inisiatif dan responsif dalam penanganan kasus konflik agraria, termasuk membangun koordinasi dengan kementerian," kata dia.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb.
Baca Juga: Jadi Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra Wajib Selesaikan Konflik Agraria
Berita Terkini Lainnya
