Mahfud MD Bantah Bilang Korupsi Boleh Asal Ekonomi Bagus
Menkopolhukam Mahfud MD sewaktu acara Dari Jogja untuk Indonesia - Mangayubagya Ketua Parampara Praja DIY, Prof. Dr. Moh Mahfud MD menjabat sebagai Menkopolhukam RI di Hotel Grand Ambarukmo, Sleman, Minggu (17/11). (IDN Times/Tunggul Kumoro)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklarifikasi hoaks yang menyatakan bahwa korupsi boleh asal ekonomi bagus.
"Pak Hikam (Muhammad AS Hikam, mantan Menristek) percaya saya bilang begitu? Pak Hikam percaya bahwa saya bilang korupsi bisa dimaklumi demi kemajuan? Pak Hikam percaya bahwa saya bilang untuk mencapai kemajuan ekonomi pemerintah boleh membiarkan korupsi? Itu semua permainan medsos yang omong kosong, Pak. Tak ada itu," ujarnya dalam siaran tertulis, Selasa (4/5/2021).
1. Terlalu amat bodoh jika bilang begitu
IDN Times/Galih PersianaMahfud mengungkapkan saat membuka webinar Demokrasi dan Ekonomi hadir juga Saiful Mujani, Faisal Basri, dan Halim Alamsyah sebagai narsumber.
"Didengar oleh ratusan peserta webinar. Saya yang membuka webinar itu. Terlalu amat bodohlah kalau saya bilang begitu," katanya.
Baca Juga: Mahfud MD Pastikan KKB Papua Akan Ditindak dengan UU Terorisme
2. Korupsi sudah meluas ke berbagai lini
ANTARA FOTO/Wahyu Putro AMahfud mengatakan dalam webinar tersebut dia menjelaskan di negara ini korupsi sudah meluas ke berbagai lini, bahkan ada yang bilang itu karena demokrasi kita yang kebablasan.
"Mari kita sehatkan demokrasi agar bisa mempercepat kemajuan ekonomi. Jangan seperti sekarang, demokrasinya membuat korupsi terjadi di berbagai lini. Korupsi sekarang dapat dikatakan dibangun melalui proses dan cara yang demokratis. Itu rasanya membuat kita sesak dan hampir putus asa," katanya.
3. Negara mengalami kemajuan turunnya angka kemiskinan secara konsisten
Editor’s picks
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Meski demikian, Mahfud meminta jangan putus asa berjuang melawan korupsi dan menyehatkan demokrasi. Alasannya, karena negara kita merdeka maka negara kita mengalami kemajuan dalam jumlah turunnya angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu.
Mahfud memaparkan pada 1966 saat Bung Karno turun angka kemiskinan tersisa 54 persen dari sebelum merdeka yang mungkin lebih dari 99 persen. Saat Soeharto jatuh 1998 angka kemiskinan tersisa 18 persen.
Kemudian pada era reformasi setelah melalui Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY tahun 1998 sampai 2014, jumlah orang miskin turun lagi tinggal 11,9 persen. Pada akhir pemerintahan Jokowi periode I pada 2019, turun lagi tinggal 9,1 persen namun tahun 2020 naik karena ada pandemi COVID-19 menjadi 9,7 persen seperti yang terjadi di seluruh dunia.
"Jadi karena kita punya negara merdeka maka kita bisa menurunkan jumlah orang miskin dari waktu ke waktu, meskipun banyak korupsinya, apalagi kalau tidak ada korupsi. Itu pernyataan saya," katanya.
4. Turunnya angka kemiskinan itu fakta lain
Angka Kemiskinan di Indonesia (IDN Times/Arief Rahmat)Mahfud menegaskan pernyataannya merupakan dua hal yang berbeda dan tidak punya hubungan kausalitas. Pertama, demokrasi dianggap sudah kebablasan sehingga melahirkan banyak korupsi.
"Ini harus diperbaiki sebagai bagian dari upaya melawan korupsi. Titik," katanya.
Kedua, lanjut Mahfud, negara kita merdeka maka angka kemiskinan turun secara konsisten dari waktu ke waktu.
"Meski banyak korupsi berkah kemerdekaan itu telah menurunkan angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu, apalagi jika tidak ada korupsi. Banyaknya korupsi itu fakta, turunnya angka kemiskinan itu fakta lain yang tak ada hubungan kausalitas. Di mana salenconya," katanya.
Baca Juga: [BREAKING] Mahfud MD: Pemerintah Tidak akan Cabut UU ITE
Berita Terkini Lainnya
