Menkes: Ada 188 Dokter Spesialias Jantung, Hanya 42 yang Praktik
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, membuka Health Working Group (HWG) ke-3 di Bali, Senin (22/8/2022). (dok. Kemenkes)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan layanan kesehatan jantung merupakan prioritas pemerintah yang harus ditransformasi.
Pasalnya, layanan jantung yang ada saat ini dinilai belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia. Kapasitasnya masih sangat terbatas serta jumlahnya belum merata di seluruh Indonesia.
“Satu dari seribu masyarakat Indonesia punya potensi serangan jantung, yang bisa dilayani hanya sekitar 25 persen atau sekitar 25 ribu orang, yang lainnya berpotensi meninggal,” kata Menkes dalam siaran tertulis, Senin (31/10/2022).
1. Fasilitas layanan sangat kurang
Ilustrasi ruang operasi. (Unsplash.com/Natanael Melchor)Budi menjelaskan, fasilitas pelayanan kesehatan untuk penyakit jantung masih sangat kurang. Belum semua mampu memberikan layanan jantung, bahkan untuk tindakan yang sederhana seperti pemasangan ring.
“Di seluruh Indonesia, kurang dari 200 kab/kota yang (rumah sakitnya) bisa pasang ring. Yang lainnya belum bisa karena tidak memiliki alat yang namanya Cathlab. Saya tahu alat-alatnya kurang, karenanya Kemenkes sudah menyiapkan anggaran sekitar 30 triliun sampai tahun 2027 untuk mengatasi penyakit katastropik di Indonesia termasuk Jantung,” ujar Menkes.
Baca Juga: Hari Jantung Sedunia, 8 Cara untuk Mencegah Serangan Jantung
2. Jumlah dokter spesialis masih sangat kecil
Sejumlah tenaga kesehatan berjalan menuju ruang perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC), Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/5/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat.Budi menambahkan, selain untuk penanganan penyakit jantung, nantinya anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mengatasi penyakit katastropik lainnya seperti stroke, Kanker, dan ginjal.
Selain persoalan mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, Budi menjelaskan pihaknya juga berupaya meningkatkan ketersediaan dokter spesialis.
"Pemenuhan ini dilakukan karena jumlah dokter spesialis masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dokter umum," imbuhnya.
3. Ada tiga upaya meningkatkan kapasitas serta kualitas dokter spesialis
Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Wilayah Bali, Dokter I Gusti Ngurah Sanjaya Putra. (IDN Times/Ayu Afria)Editor’s picks
Guna mengatasi kekurangan itu, Budi mengungkapkan telah melakukan 3 upaya guna meningkatkan kapasitas serta kualitas dokter spesialis, khususnya untuk pelayanan jantung.
Pertama, meningkatkan jumlah program studi (prodi). Dikatakan Menkes jumlah prodi yang tersedia saat ini masih jauh dari harapan. Dari 92 Fakutas Kedokteran di Indonesia, hanya Ada 20 Fakultas Kedokteran yang memiliki prodi pelayanan jantung.
Untuk itu, Kemenkes bekerja sama dengan Kemendikbud untuk mengejar pemenuhan tenaga kesehatan, dengan menambah jumlah prodi Kedokteran supaya makin banyak menghasilkan dokter dan dokter spesialis.
“Kita ada hitung-hitungannya, dari 188 spesialis yang praktik hanya 42 orang. Jumlah ini tentu tidak cukup untuk melayani 270 juta masyarakat Indonesia,” tegas Budi.
4. Semua rumah sakit harus membuka fellowship
ilustrasi sarjana (unsplash.com/Jasmine Coro)Kedua, membuka fellowship. Budi menjelaskan Kemenkes juga akan bekerja sama dengan kolegium dan organisasi profesi untuk membuka fellowship yang seluas-luasnya, untuk melatih mereka supaya bisa memasang ring maupun pelayanan jantung lainnya.
“Saat ini tenaga kesehatan kita masih kurang, kita mesti butuh puluhan tahun. Supaya cepat, salah satunya melalui fellowship. Semua rumah sakit harus membuka fellowship dan itu perlu bantuan dari kolegium dan organisasi profesi. Supaya ini bisa segera dibuka,” terang Budi.
Untuk mendukung program ini, Kemenkes telah berkomitmen untuk menambah kuota beasiswa untuk dokter dan dokter spesialis baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebelumnya, beasiswa yang tersedia hanya 200-300 beasiswa. Di tahun 2022, ditambah menjadi 1.500 beasiswa per tahun.
Baca Juga: Mengapa Kerumunan Bisa Picu Henti Jantung? Ini Penjelasannya
5. Pendidikan dokter berbasis rumah sakit
Ilustrasi rumah sakit (IDN Times/Arief Rahmat)Ketiga, mendorong pendidikan dokter berbasis rumah sakit (hospital based). Upaya ini dilakukan dengan menambah sistem pendidikan dokter spesialis yang semula university based ditambah hospital based.
“University based tetap ada, namun kita tambah dengan hospital based. Dua-duanya kita dorong demi mempercepat peningkatan dokter spesialis. Begitu nanti jadi hospital based, dokter spesialis yang ambil PPDS kita bayar,” ungkap Budi.
Melalui tiga upaya ini, Budi mengharapkan dukungan dan bantuan dari seluruh pihak terkait agar produksi tenaga kesehatan semakin meningkat, sehingga pelayanan kesehatan khususnya penyakit jantung semakin baik, berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.
“Tiga hal ini tolong dibantu. Bukan untuk organisasi ataupun diri kita sendiri, tetapi untuk masyarakat, untuk menyelamatkan lebih banyak lagi nyawa masyarakat Indonesia,” kata Menkes.
Berita Terkini Lainnya
