Menkes Budi Blak-blakan Ungkap Kronologi Vaksin Individu Berbayar
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, blak-blakan mengungkap kronologi terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemik COVID-19.
Permenkes tersebut menjadi dasar adanya vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksin berbayar yang saat ini menuai polemik di tengah pandemik.
"Untuk memberikan background bapak ibu, 26 Juni, itu ada rapat di Kemenko Perekonomian atas inisiatif dari KPC-PEN melihat bahwa vaksinasi Gotong Royong itu speed-nya sangat perlu ditingkatkan. Vaksinasi Gotong Royong itu mungkin sekarang speed-nya itu 10.000 sampai 15.000 per hari, dari target 1,5 juta baru 300.000, jadi memang ada concern. Ini kok lamban yang sisinya vaksin Gotong Royong," beber Budi, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI secara virtual, Selasa (13/7/2021).
Baca Juga: Respons Ribka Tjiptaning soal Vaksin Berbayar: Prediksi Jadi Kenyataan
1. Vaksin Gotong Royong lambat munculkan sejumlah opsi
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)Berdasarkan diskusi saat itu, lanjut Budi, maka menghasilkan sejumlah poin, apakah vaksin Gotong Royong akan dibuka ke rumah sakit di sejumlah daerah dengan vaksin program, atau untuk anak, ibu hamil, menyusui, termasuk juga individu.
"Kemudian ini dibahas bersama karena memang hasil kesimpulannya seperti itu di rapat di KPC-PEN. Lalu sempat kita bawa ke rapat terbatas pada 28 Juni, habis dari situ kemudian Kemenko Perekonomian memberikan masukan sebagai KPC-PEN, kemudian kita harmonisasi kita keluarkan," terang Menkes.
2. Seharusnya vaksin Gotong Royong lebih cepat
Petugas medis mengecek kesehatan warga sebelum disuntik vaksin COVID-19 saat vaksinasi massal di Stadion Sanaman Mantikei, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu, 26 Juni 2021 (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)Budi mengungkapkan, keputusan tersebut diambil karena vaksin Gotong Royong masih bisa ditingkatkan peranannya untuk mempercepat vaksinasi.
Editor’s picks
"Seharusnya vaksin Gotong Royong ini kita lihat, harusnya masih bisa lebih cepat, karena swasta kan harusnya lebih cepat geraknya dari pada pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini," kata Menkes.
3. Vaksin Gotong Royong tidak menggunakan APBN
IDN Times/Arief RahmatAlasan berikutnya, Budi menegaskan, vaksin Gotong Royong tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi benar-benar menggunakan uang dari BUMN dan perusahaan swasta. Tidak ada keterlibatan Kementerian Kesehatan dan negara sebenarnya, dari sisi anggaran," katanya.
4. Rakyat masih bisa mendapatkan akses program vaksinasi gratis
Warga antre mengikuti vaksinasi COVID-19 massal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, 26 Juni 2021 (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Selanjutnya, Budi menyampaikan, vaksin Gotong Royong merupakan opsi yang tidak harus diambil masyarakat. Sehingga, semua rakyat masih bisa mendapatkan akses program vaksinasi gratis.
Selain itu, jenis vaksin yang diberikan dalam vaksin Gotong Rotong sudah ditetapkan hanya Sinopharm dan Cansino. Jadi, tidak berbenturan dengan vaksin program.
"Dan diskusinya waktu itu juga disampaikan bahwa karena ini biaya ditanggung individu, ini dapat meringankan beban APBN. Itu adalah landasan pemikiran pemerintah, sehingga akhirnya udahlah kita buka, kelima hal ini bisa tercapai, dan VGR yang lamban ini penetrasinya bisa naik dan bisa menjadi pilar barulah untuk bisa mempercepat vaksinasi kita," ujar Budi.
Baca Juga: IDI Sebut Vaksin Berbayar Usulannya: Untuk Percepat Herd Imunity
Topik:
Berita Terkini Lainnya
