Menkes: Puskesmas dan RSUD di Indonesia Kekurangan Dokter

Kemenkes buka formasi penerimaan calon ASN

Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melihat Puskesmas di Indonesia sangat kekurangan tenaga dokter.

Berdasarkan data yang dihimpunnya, 586 dari 10.373 Puskesmas yang tersebar di tanah air sampai April 2022 belum memiliki tenaga dokter.

"Kita melihat ada kekurangan tenaga kesehatan, termasuk dokter-dokter spesialis yang sangat signifikan di Indonesia," ujar Budi dalam konferensi pers virtual, Jumat (29/4/2022).

1. Puskesmas harus memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan

Menkes: Puskesmas dan RSUD di Indonesia Kekurangan DokterIlustrasi pegawai puskesmas. (Dok. Puskesmas Purbalingga)

Budi mengungkapkan sebanyak 53 persen Puskemas juga belum memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan yang sesuai standar.

"Jadi, kita ada standar satu Puskesmas harus memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan, seperti dokter gigi, bidan, perawat dan lain sebagainya," ujar pria berusia 57 tahun itu.

Baca Juga: Menkes: Indonesia Kekurangan 172.508 Dokter 

2. RSUD kelas C dan D belum miliki 7 doktet spesialis

Menkes: Puskesmas dan RSUD di Indonesia Kekurangan DokterSejumlah tenaga kesehatan berjalan menuju ruang perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC), Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/5/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat.

Selain Puskesmas, Budi juga merinci sebanyak 302 dari 608 Rumah Sakit Umum Daerah kelas C dan D juga belum memiliki tujuh dokter spesialis.

"Rumah Sakit Umum Daerah ada standarnya, dia harus memiliki tujuh jenis dokter spesialis, baru 48,9 persen RSUD kelas C dan D di seluruh Indonesia yang memiliki lengkap tujuh dokter spesialis, seperti dokter spesialis anak, obgyn, bedah, penyakit dalam, anestesi, radiologi, dan patologi," ujar dia.

3.Kemenkes membuka formasi calon ASN tahun 2022 sampai 2023

Menkes: Puskesmas dan RSUD di Indonesia Kekurangan DokterIlustrasi kegiatan ASN (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Oleh karena itu, Budi mengatakan pemerintah mulai memfokuskan diri melakukan transformasi di sektor kesehatan seiring penurunan kasus COVID-19.

Budi mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, untuk membicarakan soal ASN di kementeriannya.

"Kita sudah berdiskusi dan disetujui, untuk membuka formasi di tahun 2022 sampai 2023 ini, untuk menerima tenaga honorer kesehatan yang ada di daerah sebagai calon ASN (Aparatur Sipil Negara) statusnya, atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," ujarnya.

Baca Juga: Libur Lebaran, IGD 17 RS dan 16 Puskesmas di Bantul Buka 24 Jam

Topik:

  • Ilyas Listianto Mujib

Berita Terkini Lainnya