Mensos Risma Bantu Warga Telantar Rekam Data KTP Agar dapat Bansos
Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini meninjau proses perekaman data kependudukan bagi warga marjinal/telantar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Jakarta (Dok. Kemensos)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma meninjau proses perekaman data kependudukan bagi warga marjinal atau telantar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Jakarta.
Perekaman data untuk mendapat identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan kepada 56 warga telantar dari Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Swara Peduli, dan LKS Sekar.
Diketahui, sejak Risma menjabat sebagai mensos, dia melakukan kunjungan ke beberapa lokasi tempat tinggal warga marjinal seperti kolong jembatan Pegangsaan, kolong tol Gedong Panjang Penjaringan, hingga permukiman pemulung di wilayah Cilincing Tanjung Priok.
Beberapa hal yang dikeluhkan warga, salah satunya adalah sulitnya mendapatkan akses bantuan sosial dari pemerintah.
Baca Juga: Risma Blusukan Ke Kota Serang, Beri Tips Agar Jadi Kota Berkembang
1. Warga telantar tidak dapat akses bantuan ini karena tidak punya identitas kependudukan
Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini meninjau proses perekaman data kependudukan bagi warga marjinal/telantar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Jakarta (Dok. Kemensos)Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Idit Supriadi Priatna mengatakan, warga telantar tidak dapat akses bantuan karena tidak memiliki identitas kependudukan.
"Mereka sulit mendapatkan identitas kependudukan karena sebagian besar warga marjinal atau telantar serta tidak memiliki tempat tinggal tetap. Terbukti, beberapa warga telantar yang ditemui Risma tinggal di kolong jembatan, ada juga yang tidur di pinggir jalan," ucapnya.
2. Kemensos akan terus menyisir kaum marjinal
Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini meninjau proses perekaman data kependudukan bagi warga marjinal/telantar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Jakarta (Dok. Kemensos)Bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kemensos memberikan akses bagi warga telantar untuk mendapatkan KTP.
Hal ini dilakukan agar data mereka bisa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga mempermudah akses warga marjinal/telantar untuk mendapatkan bantuan program Kemensos seperti dari Program ATENSI, PKH, BST maupun bantuan dari program Kementerian/Lembaga lain seperti KIS, KKS, atau KIP.
Idit Supriadi mengatakan, Kemensos akan terus menyisir kaum marjinal untuk bisa mengakses layanan perekaman data kependudukan. Ini merupakan hak mereka dan Kemensos bersama LKS mengawal proses perekaman data kependudukan hingga tuntas.
"Ke depan, ketika mereka sudah punya KTP akan memudahkan mereka mendapat bantuan dari pemerintah, tidak hanya bantuan dari Kemensos tapi dari kementerian/lembaga lain yang mensyaratkan harus memiliki KTP," imbuhnya.
Editor’s picks
3. Data warga marjinal atau telantar ini akan diterapkan oleh Balai Rehabilitasi Sosial
Mensos Risma Pastikan 23 Pemulung, Gelandangan dan Pengemis Tinggal di Balai Pangudi Luhur Bekasi (Dok. Kemensos)Model perekaman data bagi warga marjinal atau telantar ini akan diterapkan juga oleh Balai Rehabilitasi Sosial milik Kemensos yang berada di daerah.
"Balai Rehsos di daerah juga punya mitra-mitra seperti LKS. Balai akan melakukan koordinasi dengan LKS, Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil setempat untuk melakukan perekaman data bagi warga marjinal/telantar di daerah," ungkap Idit.
4. Kecocokan antara DTKS dengan data Dukcapil mencapai 90,3 persen
Tangkapan layar dtks.kemensos.go.idDirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, pemberian identitas kependudukan ini merupakan tugas negara.
"Kemensos dan Kemendagri menuntaskan perekaman bagi warga marjinal/telantar. Metodenya jemput bola, kita datangi, jika sudah ditemukan, kita kumpulkan dalam satu tempat dan kita layani untuk perekaman data," tuturnya.
Zudan menambahkan, perkembangan DTKS saat ini sudah bagus. Terjadi peningkatan kecocokan antara DTKS dengan data Dukcapil yang semula 83 persen pada 2020, kini sudah mencapai 90,3 persen.
"Kita lakukan validasi dan verifikasi terus menerus berbasis NIK. Saat ini kecocokan DTKS dengan data Dukcapil telah mencapai 90,3 persen" katanya.
5. Pemulung ini senang dapat KTP
Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini meninjau proses perekaman data kependudukan bagi warga marjinal/telantar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Jakarta (Dok. Kemensos)Nina Laksanawati (25 tahun), salah satu warga marjinal/telantar yang berprofesi sebagai pemulung sejak kecil, menceritakan bahwa setelah ibunya meninggal, ayahnya mengajak ia pindah ke Jakarta. Beberapa waktu di Jakarta, dokumen-dokumen penting milik ayahnya hilang sehingga ia tidak bisa mengurus pembuatan KTP.
Nina bersyukur sudah punya KTP. "Saya lega, bisa cari kerja yang lebih layak, karena sekarang susah cari kerja kalau gak ada KTP. Saya sudah capek jadi pemulung," ungkap Nina.
Dia berharap dengan memiliki KTP, bisa mencari pekerjaan yang lebih layak agar bisa membantu keluarga. Terlebih saat ini ia masih memiliki adik yang memerlukan biaya pendidikan.
Baca Juga: Mensos Risma Minta Semua Kepala Daerah Perbaiki Data Penerima Bansos
Topik:
Berita Terkini Lainnya
