Mensos Risma Buka Suara soal Tudingan Korupsi Bansos Rp100 Triliun
Mensos Risma meninjau Balai Literasi Braille Indonesia "Abiyoso" di Cimahi. Mensos meminta pimpinan Balai "Abiyoso" untuk lebih mempertajam materi pengembangan kapasitas bagi penyandang disabilitas netra (18/03/2021) (Dok. Kemensos)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini buka suara terkait pengakuan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, yang menyatakan besaran korupsi bantuan sosial (bansos) dampak COVID-19 bisa mencapai Rp100 triliun.
Risma mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menyelesaikan masalah korupsi bansos.
"Kalau ada laporan saya langsung tunjuk, Kejaksaan Agung sudah beberapa kali, kalau ada laporan kami minta Kejagung minta turun. Bagi kami Itu bukan saya, bukan pejabat saya, kita serahkan, meskipun di saya pun saya minta audit untuk itu," ujarnya pada wartawan, Jumat (21/5/2021).
Baca Juga: Akun Telegram Novel Baswedan dan WhatsApp Febri Diansyah Diretas
1. Pemeriksaan khusus di BPKP
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)Risma mengatakan selama ini ada pemeriksaan khusus di BPKP namun kemungkinan tidak pernah terpublikasi, karena di lembaga tersebut tidak ada media.
"Jadi teman-teman (wartawan) mungkin karena di BPKP itu tidak ada media, ini ada pemeriksaan tertentu khusus untuk itu," ungkapnya.
2. DPR minta KPK tindaklanjuti pengakuan Novel Baswedan
Editor’s picks
(Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan) www.twitter.com/@amnestyindoSementara, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menindaklanjuti pengakuan Novel Baswedan terkait dugaan korupsi bansos yang bisa mencapai Rp100 triliun.
"Jika memang terbukti dan memiliki indikasi yang kuat ada dugaan penyimpangan dana yang berkaitan dengan penanganan pandemik COVID-19, maka hal ini perlu diambil langkah lebih lanjut," ucap Guspardi, dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Mei 2021.
3. Ada kemungkinan korupsi bansos di daerah sama dengan di DKI Jakarta
Sejumlah warga antre tanpa menjaga jarak fiisk saat pengambilan bantuan sosial tunai (BST) Kemensos di tengah berlanjutnya wabah COVID-19 di Kelurahan Randugunting, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (19/5). (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)Selain itu, hal lain yang membuat ucapan Novel perlu ditindaklanjuti adalah adanya kemungkinan pola korupsi yang sama antara di daerah dan Jakarta.
"Sehingga bisa jadi kecenderungan penyimpangan yang sama juga terjadi di seluruh daerah Indonesia. Patut diduga kasus ini melibatkan banyak pihak demi meraup keuntungan," ucap Guspardi.
Karena itu, Guspardi mendesak agar aparat penegak hukum bersama KPK segera mendalami lebih jauh informasi yang disampaikan Novel, untuk membuktikan dan mengungkap korupsi dana bansos Rp100 triliun.
"Supaya kasus korupsi bansos yang diduga melibatkan orang-orang tertentu menjadi tuntas. Ini tentunya merupakan salah satu upaya pengungkapan kasus skandal mega korupsi yang paling masif dan akan melibatkan banyak pejabat di daerah dan harus segera diungkap," kata dia.
Baca Juga: KSP Kritik Balik Ucapan Novel soal Dugaan Korupsi Bansos Rp100 T
Berita Terkini Lainnya
