Ojol Demo Tolak Jalan Berbayar, Begini Respons PJ Gubernur Heru Budi
Demo ojol tolak jalan berbayar atau ERP di depan Gedung DPRD DKI JAKARTA, Rabu (25/1/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi demo penolakan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Ibu Kota.
Heru menegaskan, proses penerapan ERP masih ada sejumlah tahapan, termasuk diskusi dengan ahli transportasi.
"Ya itu kan prosesnya masih lama, masih ada tahapan-tahapan. Tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi. Masih jauh," ujar Heru di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).
Baca Juga: Tarif Jalan Berbayar di Jakarta Idealnya di Atas Rp20 Ribu
1. Heru persilakan warga berpendapat
PPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanam pohon Cempaka, Jumat (27/1/2023)/IDN Times Dini SuciatiningrumHeru mengakui, bahwa rencana penerapan ERP atau jalan berbayar elektronik di DKI Jakarta menuai polemik. Dia mempersilakan warga untuk memberikan pendapat.
"Sekali lagi ya ERP dalam proses, silakan aja masyarakat yang memang memberikan pendapat supaya dikaji juga oleh eksekutif dan legislatif, kan masih lama (penerapan)," ujar Heru.
2. Demo ojol tolak ERP
Demo ojol tolak jalan berbayar atau ERP di depan Gedung DPRD DKI JAKARTA, Rabu (25/1/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Editor’s picks
Sebelumnya ratusan orang berjaket ojek online (ojol) melakukan demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Mereka yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) menolak wacana penerapan jalan berbayar di Ibu Kota.
Koordinator demo dalam orasinya mengungkapkan, jika ERP diterapkan, maka rakyat jelata hanya akan menjadi penonton di pinggir jalan.
"Rakyat jelata menonton lalu lalang mobil mewah beserta moge sambil mengibarkan bendera kertas. Oleh karena itu, kami aliansi taktis Predator menolak tegas pemberlakuan ERP di Jakarta," ujarnya di atas mobil bak terbuka.
"Jalan ini dibangun pakai duit rakyat, tetapi mereka yang pakai mobil mewah, pakai ajudan yang menikmati, orderan anyep, makin sudah," imbuhnya.
3. Opsi kebijakan lain bisa dilakukan untuk kurangi macet
IDN Times/Gregorius Aryo Damar PMenurutnya, masih banyak langkah kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengurai kemacetan di Jakarta.
Misalnya, moratorium pembelian kendaraan dinas untuk semua kantor pemerintahan yang ada di Jakarta hingga membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor untuk warga Jakarta.
Lalu, mewajibkan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum, tata ulang arus lalu lintas, penegakkan hukum lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor, serta menghapus jalur sepeda di semua ruas jalan utama.
Baca Juga: Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Jalan Berbayar, Ojol: Makin Susah!
Berita Terkini Lainnya
