PB IDI Minta Vaksinasi COVID-19 Jangan Tergesa-gesa
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengapresiasi atas upaya penyediaan vaksin serta memberikan prioritas bagi tenaga medis untuk mendapatkan vaksinasi. Meski demikian, PB IDI meminta agar tidak dilakukan dengan tergesa-gesa.
Ketua Satgas Covid PB IDI Zubairi Djoerban mengungkapkan, vaksinasi memerlukan persiapan dalam pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan dan pelaksanaannya.
"Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa," ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (22/10/2020).
1. Pemilihan jenis vaksin ada syarat yang harus dipenuhi
(Simulasi uji klinis vaksin sinovac COVID-19 di RSUP Unpad, Kota Bandung) IDN Times/Azzis ZulkhairilZubairi menjelaskan dalam pemilihan jenis vaksin ada syarat mutlak yang harus dipenuhi, yaitu vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitas, imunogenitas serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan.
Dari data yang ada, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan pada 9.000 relawan. Namun, hasilnya akan dikeluarkan setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan.
"Kita bisa melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase 3. Hal ini sekaligus menunjukkan, vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa," tegasnya.
Baca Juga: Dokter Paru Minta Kemenkes Umumkan Syarat-syarat Penerima Vaksin
2. BPOM akan memperhatikan keamanan vaksin
Editor’s picks
Kepala BPOM Penny K Lukito jabarkan penemuan obat ilegal (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Zubairi mengungkapkan, WHO memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency use Authorization (EUA) untuk vaksin COVID-19 oleh lembaga yang mempunyai otorisasi untuk itu di tengah pandemik.
PB IDI meyakini BPOM akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA.
"Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya," ujarnya.
3. Pelaksanaan program vaksinasi memerlukan persiapan
pengujian klinis tahap III vaksin COVID-19 produksi Sinovac (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)Selain itu, perlu juga mempertimbangkan rekomendasi dari Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).
Menurut Zubairi, pelaksanaan program vaskinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek samping vaksinasi.
"Keamanan dan efektivitas adalah yang utama selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar. PB. IDI berharap agar program vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," katanya.
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19, menggelar kampanye 3 M : Gunakan Masker, Menghindari Kerumunan atau jaga jarak fisik dan rajin Mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir. Jika protokol kesehatan ini dilakukan dengan disiplin, diharapkan dapat memutus mata rantai penularan virus. Menjalankan gaya hidup 3 M, akan melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Ikuti informasi penting dan terkini soal COVID-19 di situs covid19.go.id dan IDN Times
Baca Juga: Layakkah Vaksin COVID-19 dapat Izin Penggunaan Darurat? Ini Kata BPOM
Berita Terkini Lainnya
