Pengamat: Anies Masih Pakai Tata Drainase Zaman Kolonial Atasi Banjir
Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (Dok.Humas Pemprov DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mengungkapkan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sampai memarahi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan banjir di Jakarta.
"Penanganan masih gaya lama, yaitu sumur resapan, pompa, ini yang dimarahin Pak Menteri PUPR kemarin, dengan cara hujan yang seperti ini, kalau cara penanganan setengah-setengah tidak akan menyelesaikan masalah," jelas Yayat dalam acara Ngobrol Seru by IDN Times, Senin (21/2/2021).
Baca Juga: Sekjen PDIP: Menteri PUPR Marah ke Anies Sulit Kerja Sama Atasi Banjir
1. Tata drainase di zaman kolonial masih dipakai hingga zaman millennial
Ngobrol Seru by IDN Times dengan tema "Jakarta Banjir Lagi, Apa Strategi Gubernur Anies?" (IDN Times/Besse Fadhilah)Yayat mengatakan, Gubernur Anies Baswedan pernah mengatakan, perencanaan dari tata drainase merupakan perencanaan untuk curah hujan rendah sampai lebat yakni 50 sampai 100 milimeter.
"Artinya, drainase yang ada di Jakarta itu kecil-kecil semuanya. Bisa dikatakan, tata drainase di zaman kolonial masih dipakai hingga zaman millennial," bebernya.
2. Kapasitas drainase tidak bisa tampung curah hujan
Editor’s picks
Banjir di Kemang Timur (IDN Times/Sandy Firdaus)Yayat menjelaskan, kondisi banjir sekarang ini sangat dipengaruhi oleh persoalan curah hujan yang sekarang dikatakan hujan ekstrem. Sehingga, kapasitas drainase yang ada tidak bisa menampung air jika terjadi cuaca ekstrem.
"Bisa dibayangkan kapasitas tidak mampu menampung, cuaca ekstrem terus-menerus seiring perubahan global, iklim dunia. Ini menjadi masalah ketika curah hujan menjadi lebat dengan durasi sekitar 5 sampai 6 jam itu sudah rata," ujarnya.
3. Sebanyak 13 sungai di Jakarta tidak mampu lagi menghadapi kondisi ekstrem
Banjir di Jakarta Barat (IDN Times/Anata)Oleh karena itu, Yayat mengingatkan, Jakarta sudah mempunyai masterplan 1973 yang mewarisi sisa perencanaan zaman Belanda dulu yang sudah disempurnakan konsultan. Kemudian, sudah disempurnakan kembali oleh Kementerian PUPR untuk ditingkatkan kapasitasnya.
"Jadi sebetulnya 13 sungai di Jakarta dengan segala anak sungainya sudah tidak mampu lagi menghadapi kondisi ekstrem seperti sekarang. Kalau hanya wacana membuat sumber resapan, pompa tanpa melakukan perubahan yang sangat mendasar, sulit kita mengatasi masalah yang terjadi," ucapnya.
Baca Juga: Anies: Banjir Kemang dan Sudirman karena Air Kiriman dari Depok
Berita Terkini Lainnya
