PGI Mau Surati Jokowi Usai 75 Pegawai KPK Dicap Radikal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) akan menyurati Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk menyelamatkan 75 pegawai dan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mengaku prihatin dengan polemik di KPK yang berawal dari mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan
"Kami sangat prihatin dengan upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi selama ini. Terutama, yang memuncak dengan pelabelan intoleran dan radikalisme atas 75 pegawai KPK melalui mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan belakangan ini," ujar Ketua Umum PGI, Pdt Gomar Gultom, dalam siaran tertulis, Sabtu (29/5/2021).
Baca Juga: KPK Rahasiakan 75 Nama yang Gagal Lolos TWK, Kok Gitu?
1. Pegawai yang disingkirkan tangani kasus korupsi penting
KPK memang tak membocorkan identitas 75 pegawai tersebut. Namun, Gomar khawatir pegawai yang disingkirkan, di antaranya banyak menangani kasus-kasus korupsi penting hingga sekarang.
"Dengan disingkirkannya mereka yang selama ini memiliki kinerja baik serta integritas kuat dengan alasan tidak lulus TWK, dikhawatirkan akan membuat para penyidik berpikir ulang untuk melaksanakan tugasnya dengan profesional seturut dengan kode etik KPK di masa depan, karena khawatir mereka di-TWK-kan dengan label radikal," ujar Gomar.
2. PGI pertanyakan siapa yang jadi Presiden
Gomar heran pernyataan Presiden Jokowi untuk tidak menggunakan TWK sebagai dasar penonaktifkan pegawai KPK tidak ditindak lanjuti.
"Siapa sebenarnya yang menjadi Presiden?" ungkapnya
Editor’s picks
3. Kerja di KPK banyak godaan
Kepala Satgas Pembelajaran Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hotman Tambunan, yang dikabarkan masuk ke dalam salah satu dari 75 pegawai KPK tak lolos TWK mengungkapkan godaan dan ancaman yang banyak terjadi. Karena situasi itu, agama yang jadi pegangan.
"Taat beragama diidentikkan dengan talibanisme. Kami harus taat beragama, karena agama yang mengajarkan kami untuk berbuat seturut etika. Di KPK itu, godaannya banyak sekali, dan ancaman selalu datang. Nilai-nilai agama yang membuat kami tetap bertahan," ujar Hotman yang merupakan Pendiri Perkumpulan Kebaktian Orang Kristen di KPK sejak 2005.
Diketahui, Hotman selalu mendapat nilai A untuk kinerjanya selama tiga tahun berturut-turut.
4. TWK hanya justifikasi target tertentu
Salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan, menyatakan TWK bukanlah alat untuk melihat seseorang lulus atau tidaknya menjadi ASN dalam alih status ini.
"Prosesnya adalah upaya yang sudah ditarget. Ada fakta dan bukti untuk ini. TWK hanyalah justifikasi untuk target tertentu," terang Novel.
"Bagaimana kita mau berbangsa bila yang selama ini bekerja profesional tiba-tiba dilabeli radikal dan menjadi musuh negara?," lanjut dia.
Baca Juga: Penyelidik KPK yang Tak Lolos TWK: Harun Masiku Ada di Indonesia