Polda Metro Jaya Kerahkan 572 Personel Amankan Demo May Day
Ilustrasi pekerja migran Indonesia (PMI) (IDN Times/Athif Aiman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Polda Metro Jaya mengerahkan 572 personel untuk pengamanan demonstrasi Hari Buruh (May Day) yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Minggu (1/5/2022).
"Jumlah personel pengamanan May Day 572 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dilansir IDN Times dari kantor berita ANTARA.
Baca Juga: Begini Sejarah May Day di Indonesia, Sempat Dianggap Subversif
1. Polisi kantongi surat pemberitahuan demo
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. (IDN Times/Irfan Fathurohman)Zulpan mengatakan pihak kepolisian telah menerima surat pemberitahuan terkait demo tersebut dari koordinator aksi. "Dari beberapa elemen namun jumlahnya tidak terlalu banyak," ujarnya.
Zulpan mengimbau agar massa menggelar aksi penyampaian pendapat secara tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat terutama menjelang berakhirnya bulan Ramadan.
Baca Juga: Peringati May Day, Kemnaker-Kemenkes Vaksinasi 1000 Pekerja
2. Tidak ada pengalihan arus lalu lintas
Foto hanya ilustrasi. (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)Dikonfirmasi terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan saat ini, belum ada pengalihan arus lalu lintas terkait unjuk rasa tersebut. Dia menerangkan, pengalihan arus lalu lintas akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi lalu lintas di lokasi aksi.
"Situasional, melihat perkembangan. Jumlah buruhnya enggak besar kok," ujarnya.
3. Partai Buruh berharap KPU berantas politik uang
Ilustrasi uang (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)Dalam unjuk rasa tersebut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberantas politik uang yang kemungkinan terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kita ingin KPU memberantas praktik politik uang, kita Ingin menghapus slogan 'ambil uangnya jangan pilih orangnya'," kata Said Iqbal.
Menurutnya, praktik politik uang berpotensi menghasilkan calon legislatif yang sarat budaya korupsi. Dikhawatirkan produk undang-undang yang dihasilkan akan bersifat koruptif dan tidak berpihak kepada rakyat.
Berita Terkini Lainnya
