Polusi Udara Bertanggung Jawab 25 Persen Kematian di Kota Besar
ilustrasi pencemaran udara (IDN Times/Nathan Manaloe)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia, mengungkapkan polusi udara bertanggung jawab atas 25 persen kematian akibat kardiovaskular, terutama bagi warga yang tinggal di kota besar.
"Ternyata polisi udara berdampak pada kematian di dunia maupun di Indonesia. Bahkan di 2019 polusi udara di Indonesia jadi penyebab kematian ada di peringkat lima. Jadi bukan sesuatu hal yang dibanggakan," ujarnya dalam Diskusi Publik dipantau daring, Rabu (25/1/2023).
1. Polusi udara meningkatkan konsultasi kesehatan pasien di Jabodetabek
Ilustrasi rumah sakit. (IDN Times/ Arief Rahmat)Studi yang dilakukan NAFAS dan perusahaan telemedicine di Indonesia setiap kenaikan 10 microgram PM 2.5, atau partikulat berbahaya terasosiasi dengan 40 persen kenaikan konsultasi pasien di Jabodetabek.
"Pada Juni 2022 kenaikan PM 2.5 drastis diikuti lima kali lipat konsultasi kesehatan, yakni influenza dalam enam sampai 12 jam, kemudian kenaikan konsultasi tiga kali lipat untuk konsultasi Rhinitis dalam rentang waktu 10 sampai 12 jam, dan tiga kali lipat konsultasi asma dalam 12 jam dan dua kali lipat kasus bronchitis dalam 48 jam," paparnya.
2. Kemacetan jadi sumber polusi paling banyak di Jakarta
Editor’s picks
IDN Times/Gregorius Aryodamar PSementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengungkapkan kemacetan jadi sumber polusi paling banyak di Jakarta. Kondisi ini dibuktikan saat pandemik COVID-19 udara di ibu kota bersih.
"Artinya Jakarta akan bebas dari polusi seperti Kota Beijing kalau kendaraan dibatasi," ujarnya.
3. Kebijakan mesti didukung anggaran untuk mengatasi polusi di DKI Jakarta
Ilustrasi Polusi Udara. (IDN Times/Anata)Gilbert menyoroti pentingnya keberadaan transportasi publik yang mumpuni, sebagai salah satu cara mengatasi permasalahan kualitas udara di Ibu Kota. Menurutnya, kebijakan yang harus dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta adalah anggaran untuk memperbanyak jalur transportasi publik.
“Kebijakan yang mesti didukung adalah anggaran untuk mengatasi polusi di DKI. Caranya apa? Yaitu anggaran untuk membangun LRT, MRT, dan transportasi publik lainnya. Ini penting sebagai cara untuk mencegah masyarakat mengendarai kendaraan pribadi,” kata dia.
Berita Terkini Lainnya
