PPKM Level 4 Lanjut, Mensos Risma Percepat Penyaluran Bansos
Ilustrasi bantuan sosial saat PPKM Level 4 ke masyarakat. (dok. Kemensos)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah memperpanjang penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengoptimalkan seluruh jajaran Kementerian Sosial untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial.
Program yang akan dipercepat penyalurannya adalah Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) alias kartu sembako, serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditambah dengan bantuan beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"PKH, BPNT atau Kartu Sembako dan BST merupakan bantuan sosial yang eksisting. Artinya, program yang sudah berjalan sebelum kebijakan PPKM darurat maupun level 4, ” ujar Mensos dalam siaran tertulis, Senin (26/7/2021)
Baca Juga: Polisi: Pengamanan PPKM Level 4 dengan PPKM Darurat Sama
1. Pemerintah mengalokasikan BST sebesar Rp15,1 triliun
Kemensos salurkan bantuan PPKM Level 4 ke masyarakat. (dok. Kemensos)Kemensos bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran bantuan beras 10 kilogram untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.
Pemerintah juga telah mengalokasikan BST sebesar Rp15,1 triliun untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni 2021, yang cair pada Juli dengan indeks Rp 600 ribu per KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
2. Alokasi BPNT sebesar Rp 42,3 triliun menyasar sebanyak 18,8 juta KPM
Ilustrasi bantuan sosial. ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanAlokasi BPNT atau kartu sembako sebesar Rp 42,3 triliun menyasar sebanyak 18,8 juta KPM dan mendapat tambahan dua bulan, yakni bulan Juli dan Agustus dengan indeks Rp200 ribu per KPM per bulan yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).
Editor’s picks
Anggara PKH sebesar Rp28,3 triliun untuk 10 juta KPM dengan tiga komponen, yakni komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial (kesos). Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil atau nifas atau menyusui dan anak balita.
Komponen pendidikan terdiri dari siswa SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. Sedangkan, komponen kesos terdiri dari lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
Baca Juga: Baru Dicairkan Dua Bulan, Risma Ancam Bongkar Mafia Bansos di Tuban
3. Sebanyak 5,9 juta KPM baru akan terima bansos
Kegiatan penyerahan kartu KKS di Balai Desa Kanigoro, Kabupaten Malang. (dok. Humas Kemensos)Program bansos terbaru adalah kebijakan untuk memberikan bantuan bagi 5,9 juta KPM yang sama sekali baru dengan data yang diusulkan dari pemerintah daerah dengan indeks sebesar Rp 200 ribu per KPM selama Juli sampai Desember 2021.
"Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,08 triliun," imbuh Risma.
4. Kemensos berikan beras sebesar 5 kilogram untuk pekerja informal
ANTARA FOTO/Syifa YulinnasSelain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kilogram khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemik di Jawa dan Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM dengan penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas.
Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras dan sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras per paket berisi beras seberat 5 kilogram dan 6.000 paket dengan per paket seberat 5 kilogram untuk enam ibukota provinsi.
Baca Juga: Daftar Anggaran Bansos dan Insentif yang Disuntik Pemerintah
Berita Terkini Lainnya
