Survei Populi: Masyarakat Pilih Normalisasi Daripada Naturalisasi
Populi Center menggelar diskusi Politik Banjir Jakarta di kantor Populi Center, Palmerah, Jakarta Barat Rabu (15/1) (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti Populi Center, Jefri Adriansyah, mengatakan hasil survei yang lembaganya menunjukkan warga ternyata lebih memilih program normalisasi sungai dibandingkan naturalisasi untuk penanggulangan banjir di Jakarta.
"Masyarakat secara rasional lebih memilih program normalisasi daripada naturalisasi karena dianggap normalisasi lebih sedikit menggusur warga di pinggir sungai dibandingkan naturalisasi yang membutuhkan banyak lahan," kata Jefri di kantor Populi Center, Palmerah, Jakarta Barat Rabu (15/1).
1. Sebanyak 50,7 persen masyarakat memilih normalisasi
Upaya antisipasi banjir, Sungai Cikalong Kota Cirebon dinormalisasi. (Dok. Humas Pemkot Cirebon)Jefri menyebutkan dalam survei yang digelar pada September hingga Oktober 2019, menunjukkan 50,7 persen masyarakat lebih memilih normalisasi sungai. Sementara 35,7 persen lainnya memilih naturalisasi. Sisanya tidak menjawab.
"Dalam pertanyaan tersebut kami memberi penjelasan konsep normalisasi, yakni
melakukan pelebaran sungai dan betonisasi dengan penggusuran lebih rendah, sedangkan penjelasan naturalisasi yaitu melakukan pelebaran sungai dan penanaman pohon dengan risiko penggusuran lebih tinggi. Jadi jawaban responden ya rasional, "ujarnya.
2. Sebanyak 52 persen responden memilih naturalisasi era Anies dibandingkan normalisasi di era Ahok
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 8 Januari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Namun survei berubah tatkala pertanyaan dicantumkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jefri mengungkapkan pelekatan nama dalam program apa pun yang dibuat Anies Baswedan akan memengaruhi pilihan.
Hasilnya, 52 persen responden memilih naturalisasi era Anies dibandingkan normalisasi Ahok yang hanya 37 persen, sisanya tidak menjawab.
"Apa pun program yang diluncurkan jika ada nama Anies maka baik. Nah ini menjadi contoh buruk dalam kebijakan publik," jelasnya.
Editor’s picks
3. Normalisasi atau naturalisasi seharusnya bisa harmonis
Peneliti Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Peneliti studi tata kota dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Yoga, menilai normalisasi maupun naturalisasi tidak perlu diperdebatkan karena keduanya bisa diterapkan bersama.
Sebab cara yang dilakukan juga sama, yakni menggusur permukiman warga di bantaran sungai dan waduk karena harus melebarkan badan sungai agar kapasitas air meningkat dan memiliki sempadan sungai yang optimal.
“Normalisasi dan naturalisasi bisa berjalan harmonis seperti yang dilakukan di negara lain, yang pasti keduanya relokasi permukiman warga di bantaran sungai adalah keharusan," ujarnya.
4. Naturalisasi dan normalisasi berbeda secara pengertian meski tujuannya sama
(Proyek naturalisasi Waduk Kampung Rambutan) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AInsinyur hidrolik dan hidrologi Indri Mahardika memaparkan bahwa naturalisasi dan normalisasi berbeda secara pengertian meski tujuannya sama.
Indri memaparkan bahwa normalisasi merupakan sebuah upaya meningkatkan kapasitas air. Menurutnya normalisasi biasanya dilakukan dengan cara membeton. Sementara naturalisasi sebuah upaya untuk mengembalikan sungai ke fungsi alamiah.
"Jadi sebenarnya kita gak harus memilih antara keduanya karena tujuannya untuk mengembalikan fungsi sungainya," jelasnya.
Baca Juga: PUPR Minta Normalisasi Kali Babakan Brebes Rampung 10 Hari
Berita Terkini Lainnya
