Vaksin COVID-19 Diragukan, YLKI: Komunikasi Pemerintah Berantakan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi memaparkan, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak percaya keamanan vaksin, bahkan adanya COVID-19.
Tulus menilai, tingginya ketidakpercayaan masyarakat karena sejak awal pandemik, komunikasi pemerintah sudah berantakan. Artinya, kata dia, banyak pernyataan antar pejabat yang berbeda, serta kurangnya keseriusan pemerintah menangani wabah sejak muncul kasus COVID-19 di tanah air.
"Komunikasi publik berantakan, dan pemerintah terjebak antara kepentingan ekonomi dan sektor kesehatan, saat itu Pak Presiden Jokowi cenderung kepada sektor ekonomi, bukan sektor kesehatan. Hal ini membuat kita kehilangan tiga bulan golden moment, sehingga ekonomi tidak tercapai, pandemik semakin eskalasi," ujar Tulus dalam Media Grup News Summit 2021, yang dipantau daring, Rabu (27/1/2021).
1. Hoak tentang vaksin dan COVID-19 juga berseliweran
Selain itu, lanjut Tulus, hantaman hoax kesehatan tentang vaksin dan COVID-19 banyak beredar di media sosial. Walhasil, hal itu memengaruhi opini publik.
"Hoaks-hoaks ini sampai sekarang masih berseliweran, sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat," kata Tulus.
Baca Juga: Satgas COVID-19: Masih Banyak yang Tidak Percaya COVID-19
2. Masyarakat masih ragu keamanan vaksin
Tulus juga menyampaikan, masyarakat pun saat ini masih bingung terkait keamanan vaksinasi, sebab tingkat efikasi dan merek vaksin berbeda-beda.
"Saya ingin tanyakan kepada Prof Amin soebandrio terkait vaksin, masyarakat juga masih bingung, kenapa has uji klinis 65,3 persen sedangkan negara lain bisa 90 persen, ini masyarakat belum paham keandalan plus minus vaksin itu sendiri seperti apa sehingga masyarakat yakin vaksin aman," kata dia menanyakan pada Ketua LBM Eijkman Amin Soebandrio yang hadir dalam acara tersebut.
3. Pemerintah tempatkan ekonomi di atas kesehatan
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengaku, saat awal pandemik pemerintah menempatkan ekonomi di atas kesehatan. Selain itu juga mereka dinilai meremehkan COVID-19.
Kesenjangan masyarakat yang belum memahami informasi tentang COVID-19 yang tepat juga memperburuk keadaan.
"Satu sisi saya melihat pemerintah banyak melakukan hal. Saya rasa yang gagap itu bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia. Pandemik ini peristiwa yang berulang tetapi respons berbeda," tutup dia.
Baca Juga: Minta Masyarakat Percaya Vaksin, Majelis Ulama Aceh: Tak Perlu Sanksi