Yusril Ihza Minta Buktikan Tuduhan Kecurangan Pilpres di Jalur Hukum
IDN Times/Fitria Madia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan jika ada tuduhan kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, tuduhan tersebut wajib dibuktikan melalui jalur hukum.
"Tuduhan kecurangan wajib dibuktikan secara fair, jujur dan adil melalui sebuah proses hukum. Siapa yang menuduh wajib membuktikan. Itu dalil umum dalam hukum acara," tulis Yusril dalam akun media sosial Facebook, pada Senin (20/5) kemarin.
1. Kecurangan tidak bisa diklaim sepihak
IDN Times/Fitria MadiaJalur hukum yang dimaksud Yusril yakni, Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dalam sistem ketatanegaraan. Menurut Yusril, sah atau tidaknya alat-alat bukti kecurangan akan diputuskan oleh majelis hakim MK dalam kasus sengketa pilpres yang putusannya bersifat
final dan mengikat (final and binding).
"Jadi, tidak bisa seseorang menyatakan ada kecurangan secara sepihak dengan
menunjukkan alat-alat bukti dan saksi-saksi serta ahli secara sepihak dan menyimpulkan
bahwa kecurangan memang ada dan terbukti," imbuhnya.
Baca Juga: BPN Siap Gugat Dugaan Kecurangan Pileg 2019 ke MK
2. Mahkamah Konstitusi masih dipercaya
ANTARA FOTO/Fanny OctavianusTerlepas dari segala kekurangan yang ada, kata Yusril, MK masih tetap dipercaya sebagai
pengadilan yang obyektif dalam mengadili perkara-perkara yang sarat dengan muatan
politik.
Editor’s picks
"Bila ada anggapan percuma membawa dugaan kecurangan ke MK karena memihak pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, maka kewajiban semua pihak di negara ini, bahkan dunia internasional, untuk sama-sama mengawasi MK agar tetap obyektif, adil dan tidak memihak dalam mengadili sengketa pilpres nanti."
3. Keputusan KPU final jika tidak ada masalah di MK
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoPihak yang menganggap curang, kata Yusril, dapat menghadirkan advokat handal untuk menghadirkan alat-alat bukti dan argumen yang kokoh dalam persidangan.
"Sekiranya pihak yang menganggap ada kecurangan tidak mau membawa
permasalahannya ke MK, maka keputusan KPU tentang hasil pemungutan suara
menjadi final. Namun jika tetap dibawa ke MK, maka semua pihak harus menunggu
putusan MK," jelasnya.
Baca Juga: KPU Umumkan Jokowi-Ma'ruf Menangi Pilpres 2019, Ini Hasil Lengkapnya
4. MK akan bacakan putusan pada 24 Juni jika ada sengketa pilpres
IDN Times/Sukma ShaktiMK sendiri sudah menjadwalkan pendaftaran sengketa Pilpres pada tanggal 23 sampai 26 Mei 2019 dan putusan akan dibacakan pada 24 Juni 2019 mendatang.
"Setelah dibacakan putusan tanggal 24 Juni itu, maka proses persidangan selesai dan tidak ada upaya hukum apapun lagi yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara," ungkapnya.
Baca Juga: Jokowi: Ada Kecurangan Lapor Bawaslu, Sengketa Lapor MK
Berita Terkini Lainnya
