Beda Cara Ahok dan Anies Hadapi Kisruh Sampah Bantar Gebang
IDN Times/Cije Khalifatullah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Polemik Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang mengundang komentar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Persoalan Anies Baswedan dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ini ditanggapi melalui akun Instagram @basukibtp.
Tanggapan ini memang bukan Ahok sendiri yang bicara, namun tim BTP yang mengunggah kutipan tulisan di halaman 260 dari buku Kebijakan Ahok.
Dalam buku tersebut, Ahok menjelaskan soal dana kompensasi yang diterima Pemkot Bekasi.
Berikut uraian penjelasannya.
1. Dana kompensasi Rp143 miliar per tahun
Instagram/@basukibtpPada buku Kebijakan Ahok dijelaskan bahwa dana kompensasi yang diterima Pemkot Bekasi setelah kontrak tambahan atau addendum adalah senilai Rp143 miliar per tahun. Dana tersebut digunakan untuk penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lain berupa bantuan langsung tunai.
"Sebelumnya addendum Rp63 miliar menjadi Rp143 miliar per tahun," tulis Ahok lewat akun @basukibtp.
Baca Juga: Begini Caranya Mengolah Sampah Organik Menjadi Kompos di TPA Bantar Gebang
2. Ahok sempat sangat marah kepada pengelola TPST Bantar Gebang
Instagram @basukibtpMenurut Ahok, dengan adanya peningkatan dana kompensasi itu, Bantar Gebang sejatinya dikelola secara mandiri oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Sebelumnya, Ahok mengungkapkan Bantar Gebang dikelola oleh pihak ketiga atau swasta, namun hasilnya kerap gagal.
Diceritakan dalam buku, Ahok sempat marah besar karena pihak swasta yang sebelumnya mengelola malah wanprestasi.
"Kenapa saya sempat sangat marah kepada pengelola Bantargebang sebelumnya? Karena tidak pernah beres! Hasil audit menyatakan pengelola sampah sebelumnya (swasta) wanprestasi," ujar Ahok.
Editor’s picks
3. Tiga poin wanprestasi TPST Bantar Gebang
IDN Times/Fitang Budhi AdhitiaDalam postingannya, Ahok juga membeberkan tiga poin wanprestasi yang dilakukan pihak ketiga tersebut. Pertama, pengelola sebelumnya tidak memenuhi kewajibannya dalam mencapai financial closing sesuai dengan surat perjanjian.
Kedua, tidak memenuhi keseluruhan kewajiban menyerahkan laporan atas rekening khusus sebagaimana yang diwajibkan. Ketiga, pihak pengelola sampah dinyatakan tak melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasana baru sebagaimana diwajibkan.
Timbunan sampah warga DKI Jakarta yang dikelola TPST Bantar Gebang, mencapai 9 juta ton. Untuk mengurangi potensi bencana, Jakarta berencana membangun pengolahan sampah terpadu dalam kota yang disebut Intermediate Treatment Facility (ITF) yang direncanakan akan dibangun mulai Desember mendatang.
4. Anies tuding Pemkot Bekasi sengaja munculkan isu sampah
Humas Pemprov DKI JakartaSebelumnya, kisruh ini bermula dari Pemkot Bekasi yang menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta belum mencairkan dana hibah kemitraan pengelolaan sampah. Namun, Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah menyelesaikan semua pembayaran dana hibah pengelolaan sampah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian menuding Pemkot Bekasi sengaja memunculkan isu sampah untuk memperoleh dana kemitraan dari DKI Jakarta. Sebab, Anies menilai, persoalan Dana Hibah Kemitraan tak ada kaitannya dengan dana hibah pengelolaan sampah, yang di dalamnya termasuk dana kompensasi bau sampah.
Anies sebelumnya menyatakan Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan dana hibah kepada Pemkot Bekasi. Total dana hibah yang diberikan Rp194 miliar.
"Kami ingin terus menjaga hubungan baik itu, sehingga kewajiban kita Alhamdulillah tertunaikan. Untuk 2018 sudah ditunaikan bulan per Mei, nilainya Rp194 miliar, dan untuk 2019 kewajiban Rp141 miliar," jelas Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (18/10) lalu.
Apa tanggapan kalian terkait polemik ini?
Berita Terkini Lainnya
