Kemensos: Warga Bisa Tukar Sembako Bansos yang Kualitasnya Tidak Bagus
(Ilustrasi) Pemberian bantuan sembako bagi warga Desa Bangunharjo yang tercecer bantuan dari pemerintah. IDN Times/Daruwaskita
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin mengatakan warga bisa langsung menukar bantuan sosial (bansos) apabila sembako yang diterima memiliki kualitas produk yang kurang bagus.
"Ketika ada ketidaksesuaian (produk), sampaikan saja, nanti akan kami tindak lanjuti untuk segera diganti," kata Pepen dalam siaran pers Kemensos, Minggu (31/5).
Imbauan tersebut disampaikan Pepen ketika melakukan pemeriksaan kualitas bantuan sembako di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (30/5) sore.
1. Alasan Kemensos kenapa produk bansos sembako dengan kualitas tak sesuai sampai ke tangan masyarakat
Bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)Menurut Pepen, kemunculan produk bansos sembako dengan kualitas yang tidak sesuai biasanya terjadi pada beras karena diambil dari berbagai pemasok dan kualitas beras yang beragam. Pepen menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjaga bansos yang diberikan berkualitas dan sesuai standar kualifikasi beras premium.
Berdasarkan laporan warga yang diterima oleh Dirjen Linjamsos sejauh ini warga di daerah itu telah menerima bansos sembako dengan kualitas yang bagus.
Dalam kunjungan tersebut, Kemensos memastikan hampir 90 persen warga Sepanjang Jaya telah menerima bansos sembako Presiden Joko Widodo tahap ketiga yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Bansos sembako tahap ketiga diprioritaskan untuk warga yang belum terima bantuan apapun
Penerima bantuan sosial di tengah pandemik COVID-19 (Dok. Kemensos)Editor’s picks
Hal itu dibenarkan oleh Ketua RW 02 Sepanjang Jaya, Mansur Hidayat, yang mengatakan bansos sembako tahap ketiga diprioritaskan kepada warga yang belum menerima bantuan apapun.
Dia juga menyebut tidak ada tumpang tindih penerima bantuan di daerah tersebut untuk bansos sembako penanganan COVID-19 dan juga bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Mereka kita tawarkan alternatif, kalau mereka (penerima bantuan PKH) terima (bantuan sembako), konsekuensinya nanti PKH-nya dicabut. Jika bantuan (sembako) diserahkan ke orang lain atau dialihkan, ya artinya silakan PKH-nya jalan terus," kata Mansur.
3. Mensos minta agar penerima bansos diutamakan untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan, bukan penerima PKH
IDN Times/Bagus FDiberitakan sebelumnya, Menteri Sosial Juliari mengatakan penerima bansos jangan yang merupakan penerima bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Pak camat, pak lurah, pak RW sudah mengiyakan. Kan kasihan. Mungkin ada istri anak tiba-tiba dia kehilangan mata pencaharian,” kata Mensos, di Depok (26/5).
Saat berbincang dengan penerima bantuan dan camat, lurah, RT, dan RW setempat, Mensos baru tahu data penerima didapat dari proses musyawarah di desa dan kelurahan by name by address (BNBA) dan kemudian naik ke wali kota.
Terkait asal bansos, masyarakat setempat menerima bansos baik tunai maupun sembako dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kota. Sudah ada pengelolaan yang baik, di mana aparat pemerintah setempat mengatur sedemikian rupa, sehingga bantuan bisa tersalurkan secara merata.
“Sudah saya tanyakan. Menurut ke pak lurah sudah diatur oleh dinas sosial pemkot, siapa yang dapat ini dari provinsi, dari pemkot, dan dari pusat,” kata dia.
Baca Juga: Bansos Tunai 0,5 Juta KK Belum Disalurkan, Begini Penjelasan Mensos
Berita Terkini Lainnya
