Ketua dan Wakil DPRD DKI Beda Pendapat soal Polemik Jalan Ataturk
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyematkan nama presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Ataturk, sebagai nama jalan di Jakarta, kembali menuai pro dan kontra.
Berbeda dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi yang menentang rencana tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik justru meluruskan bahwa usulan penamaan Ataturk untuk salah satu jalan di Jakarta merupakan hal yang positif dan berhubungan dengan persahabatan antarnegara.
Menurut Taufik, usulan nama itu merupakan langkah mempererat hubungan bilateral Pemerintah Indonesia dan Turki. Hal itu terkait nama presiden pertama Indonesia, Soekarno yang telah diabadikan menjadi nama Jalan Ahmet Soekarno di Turki.
"Itu kan kita gak ada urusan sama sekulernya, tapi kita urusan dengan persahabatannya," kata Taufik saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Sabtu (23/10/2021).
1. Taufik ajak masyarakat untuk menyikapi polemik penamaan jalan Ataturk secara bijak
IDN Times/Gregorius Aryodamar PTaufik menilai hal ini baik sebagai bentuk menjalin persahabatan antara negara.
"Kenapa enggak sih gitu loh, kan Turki bikin nama Soekarno kan, ya balaslah kebaikan orang, harus dibalas dengan cara baik," katanya.
Dia mengajak masyarakat untuk menyikapi secara bijak perihal usulan nama Ataturk itu karena merupakan bentuk saling menghargai antarnegara, terlebih usulan itu datangnya dari otoritas Turki.
"Kita urusannya dengan persahabatannya, kan memang nama jalan di Turki ada nama Soekarno, bahkan jangan-jangan ada nama bapak pahlawan lain di Turki kan gitu. Nama itu kan usulan dari Turki, ya kita terima dong usulannya, jangan Anda protes dengan usulannya" katanya.
Banyak pihak yang mengusulkan nama lainnya sebagai alternatif nama Ataturk yang dinilai kontroversial, mulai dari nama kota, tokoh Kesultanan Turki Usmani hingga nama kesultanan.
"Kita harusnya menerima apa yang diusulkan negara itu, jangan kita mengatur-ngatur negara orang, kan mereka menerima usulan kita soal nama Bung Karno, kita mau bersahabat ya kita terima usulan itu," katanya.
Baca Juga: Wacana Nama Ataturk, DPRD DKI Tagih Anies Penamaan Jalan Ali Sadikin
2. Jika timbul kontroversi, pergantian nama jalan dimungkinkan bila ada usulan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/3/2021) (IDN Times/Lia Hutasoit)Editor’s picks
Pemprov DKI Jakarta telah bersurat ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara di Turki soal rencana penamaan jalan di Jakarta menjadi Jalan Ataturk yang diambil dari nama Mustafa Kemal Pasha.
"DKI sudah menyampaikan surat ke Dubes Indonesia untuk Turki menyampaikan bahwa kami tentu menghargai, menghormati usulan nama yang disampaikan oleh pemerintah Turki," kata Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/10/2021) malam.
Politisi Gerindra ini menyebutkan bahwa dalam surat tersebut, juga dijelaskan bahwa di Jakarta ada aturan terkait dengan penamaan jalan. Di antaranya adanya proses diskusi dengar pendapat dengan masyarakat jika timbul kontroversi.
Mengacu pada aturan tersebut, pergantian nama jalan dimungkinkan bila ada usulan dari perseorangan, kelompok organisasi maupun inisiatif pemerintah daerah. Selanjutnya, usulan tersebut terlebih dulu dikaji oleh Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman dan Bangunan.
Ada beberapa kriteria penilaian, yaitu kepahlawanan atau jasa-jasa orang yang diusulkan, nilai ketokohan, sifat nama promosi yang dipilih, mudah dikenal masyarakat, tidak bertentangan dengan nilai kesopanan dan ketertiban umum serta mendapat izin dari ahli waris.
Meski demikian, Riza menyampaikan, pihaknya berharap nama jalan yang diusulkan adalah nama kota. Misalnya, Istanbul atau Ankara, bukan nama tokoh.
"Kami berharap seperti nama yang kami berikan di Casablanca, dulu dengan Pemerintah Maroko, jadi bukan nama tokoh tapi nama kota," katanya.
3. Ketua DPRD DKI berharap Anies dahulukan kenang Ali Sadikin
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menanggapi polemik penyematan nama presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Ataturk, sebagai nama jalan di Jakarta.
Dia mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, lebih baik penuhi janji untuk segera mengubah nama jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, menjadi Jalan H. Ali Sadikin.
"Saya kembali meminta agar Gubernur Anies Baswedan untuk segera menerbitkan Pergub untuk mengubah nama Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, menjadi Jalan H. Ali Sadikin. Dimulai dari perempatan Jalan Abdul Muis sampai perempatan Jalan Menteng Raya seberang Tugu Patung Tani," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (21/10/2021).
Pras, sapaan karibnya, mengungkapkan usulan ini sejatinya sudah disampaikan saat sidang Paripurna Istimewa DPRD, bertepatan perayaan HUT DKI Jakarta ke-474 pada Selasa, 22 Juni 2021 lalu.
"Saya juga berharap, dalam mengenang jasa-jasa beliau agar nama H Ali Sadikin dapat diabadikan pada gedung Blok G yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan nama Graha Ali Sadikin, Pendopo Ali Sadikin, atau Beranda Ali Sadikin," ujarnya.
Baca Juga: Wagub Riza: Tokoh Turki Ataturk Bakal Jadi Nama Jalan di Jakarta
Topik:
Berita Terkini Lainnya
