Comscore Tracker

Kemnaker Lakukan Transformasi Balai Latihan Kerja dari Berbagai Sisi 

Untuk berikan dampak signifikan bagi ketenagakerjaan

Jakarta, IDN Times - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan program transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). Transformasi BLK dilakukan secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, persepsi, substansi pelatihan, serta sarana dan fasilitas.

Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, mengatakan transformasi BLK dari segi kelembagaan meliputi setiap provinsi minimal satu Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP); penyiapan kompetensi instruktur; dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta pada Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online; dan integrasi proses pelatihan dan penempatan.

“Transformasi BLK ini agar memberikan dampak yang signifikan bagi ketenagakerjaan nasional,” kata Budi Hartawan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Pelatihan dan Produktivitas (Rakorteker Bidang Lattas) TA 2020 di Makassar, Senin (19/10/2020).

1. Transformasi BLK dari segi persepsi dan substansi pelatihan

Kemnaker Lakukan Transformasi Balai Latihan Kerja dari Berbagai Sisi Ilustrasi Balai Latihan Kerja (BLK). (Dok. Kemnaker)

Kemnaker juga akan melakukan transformasi BLK dari segi persepsi dengan memperkuat sinergi industri UMKM; peluang program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang; dan kampanye pelatihan vokasi dan BLK yang masif.

Adapun dari segi substansi pelatihan meliputi pengembangan dan penerapan teknologi digital dalam layanan bidang pelatihan kerja dan sertifikasi; implementasi pelatihan teknisi di balai besar selain Serang; fokus pelatihan pada sektor prioritas (manufaktur, pariwisata, dan pertanian); serta penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK UPTP dan UPTD;

“Aspek pelatihan juga mencakup penyiapan peserta pemagangan LN dapat dioptimalkan di BLK; menyiapkan Program BLK Komunitas menjadi Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan; dan fokus pelatihan lima Balai Besar Pelatihan Kerja ke arah peningkatan tenaga kerja profesional,” ujar Budi.

Baca Juga: Kemnaker Gandeng Kemendes Bangun 1.000 Sanitasi dan MCK di Desa

2. Integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan jadi perubahan paling substansial

Kemnaker Lakukan Transformasi Balai Latihan Kerja dari Berbagai Sisi Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan. (Dok. Kemnaker)

Tak hanya itu, Kemnaker juga melakukan transformasi BLK dari segi sarana dan fasilitas yang fokus pada pemberdayaan dan implementasi 3R BLK, yakni reorientasi, revitalisasi, dan rebranding. Budi mengatakan, salah satu perubahan paling substansial dari transformasi BLK adalah integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan. 

Hal itu disebabkan pengantar kerja/petugas antarkerja akan melakukan konseling karier terlebih dahulu untuk menentukan apakah tenaga kerja dapat langsung bekerja/wirausaha, atau memerlukan intervensi pelatihan, sertifikasi dan/atau pelatihan wirausaha dan modal usaha.

“Pemantauan setelah lulus pelatihan pun terus dipantau melalui mekanisme survei kebekerjaan yang telah dilaksanakan di pelatihan yang menggunakan anggaran APBN,” tutur Budi.

3. Berbagai keuntungan bagi daerah dalam pengembangan BLK UPTP

Kemnaker Lakukan Transformasi Balai Latihan Kerja dari Berbagai Sisi Ilustrasi Balai Latihan Kerja (BLK). (Dok. Kemnaker)

Budi juga mengatakan bahwa saat ini sudah terdapat 16 provinsi yang memiliki BLK UPTP. Artinya, masih ada 18 provinsi yang belum memiliki BLK UPTP, yaitu Riau; Jambi; Bengkulu; Sumatra Selatan; Lampung; DKI Jakarta; DIY; Bali; NTT; Kalimantan Barat; Kalimantan Tengah; Kalimantan Selatan; Kalimantan Utara; Gorontalo; Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Sulawesi Barat; dan Papua.

Menurutnya, keuntungan bagi daerah dalam pengembangan BLK UPTP baru antara lain pembangunan dan operasional pelatihan ditanggung oleh pemerintah pusat; percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berkelanjutan di provinsi; dan meningkatkan kualitas SDM di provinsi tersebut sehingga mendorong percepatan peningkatan investasi dan ekonomi di provinsi tersebut.

Sementara itu, pembukaan Rakorteker Bidang Lattas 2020 dihadiri Kepala Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan; Kepala Pusat TIK Barenbang; Sesditjen Binalattas; Kepala Sekretariat BNSP; para direktur di lingkungan Ditjen Binalattas; dan para Kepala Dinas Provinsi Bidang Ketenagakerjaan se-Indonesia. (CSC)

Baca Juga: Kemnaker Gandeng Muhammadiyah Tingkatkan Kompetensi SDM Indonesia

Topic:

  • Marwan Fitranansya

Berita Terkini Lainnya