Tangani Masalah Pupuk Bersubsidi di Garut, Kementan Lakukan Hal Ini

Penerima pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran

Jakarta, IDN Times -- Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan, yang berhak menerima pupuk bersubsidi adalah petani yang telah terdaftar sebagai penerima dalam sistem e-Alokasi. Terkait permasalahan pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut, Kementan menyarankan Kepala Dinas Pertanian Garut untuk mengajukan usulan realokasi pupuk bersubsidi kepada kepala Dinas Provinsi Jawa Barat untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi.

Nantinya provinsi dapat melakukan realokasi antarkabupaten/kota setelah pusat melakukan realokasi antarprovinsi. Menteri Pertanian (Mentan) Syarul Yasin Limpo (SYL) menjelaskan, petani penerima pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.

1. Menerapkan kebijakan e-Alokasi dan Kartu Tani guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi

Tangani Masalah Pupuk Bersubsidi di Garut, Kementan Lakukan Hal IniIlustrasi pupuk bersubsidi (Dok. Kementan)

Adapun kriteria penerima pupuk bersubsidi, yakni petani dengan lahan maksimal 2 hektare, tergabung dalam kelompok tani (poktan), dan hanya sembilan komoditas yang berhak.

"Kebijakan e-Alokasi dan Kartu Tani guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk. Alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2023 ada 9 juta ton untuk komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao," ujar Mentan SYL, Selasa (21/3/2023).

Dengan terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi, Mentan SYL melanjutkan, harus direncanakan dengan baik terkait penyaluran atau pendistribusiannya. "Mari kita kawal bersama agar petani yang betul-betul berhak mendapat pupuk bersubsidi," katanya menegaskan.

Baca Juga: Ikuti Arahan Presiden, Kementan Siap Sukseskan Food Estate Papua

2. Mendorong Dinas Pertanian Garut berkoordinasi bersama penyuluh pertanian dan Bank BRI agar Kartu Tani dapat terdistribusi ke petani

Tangani Masalah Pupuk Bersubsidi di Garut, Kementan Lakukan Hal IniIlustrasi petani. (Dok. Pixabay)

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Ali Jamil menerangkan, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), menggarap lahan maksimal dua hektare, dan menggunakan Kartu Tani. Jika belum mendapat kartu tani, petani sementara dapat menggunakan KTP (kartu tanda penduduk).

"Petani yang memegang Kartu Tani dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang telah ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat," kata Ali Jamil. Ali Jamil menyarankan bagi kabupaten/kota yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dapat mengusulkan tambahan alokasi ke provinsi melalui realokasi. Hal ini karena pusat hanya berwenang menetapkan alokasi hingga tingkat provinsi.

Dia juga mendorong Dinas Pertanian Garut berkoordinasi bersama penyuluh pertanian dan Bank BRI agar Kartu Tani dapat terdistribusi ke petani. "(Jika kurang) pupuk bersubsidi bisa mengajukan realokasi. Sedangkan, untuk Kartu Tani, tak hanya terdistribusi, Kartu Tani juga harus dapat digunakan dan terisi kuotanya," katanya.

3. Memastikan bantuan subsidi pupuk benar-benar tepat sasaran

Tangani Masalah Pupuk Bersubsidi di Garut, Kementan Lakukan Hal IniPupuk bersubsidi (Dok. Kementan)

Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Tommy Nugraha mengungkapkan, untuk mendapatkan Kartu Tani, ada rangkaian proses yang harus dijalani. Tujuannya agar bantuan subsidi pupuk benar-benar tepat sasaran. 

"Selain sudah tergabung dalam kelompok tani, petani mengumpulkan foto kopi e-KTP dan tanda kepemilikan tanah, bukti setoran pajak tanah, bukti garapan, atau bukti sewa," ujarnya.

Selanjutnya, dilakukan upload data e-Alokasi atau upload alokasi pupuk bersubsidi dan petani harus hadir ke bank yang ditunjuk, yaitu Bank BRI atau tempat yang telah ditentukan agar Kartu Tani terbit.

"Dalam proses ini petani menunjukkan e-KTP asli dan menyebutkan nama ibu kandung, kemudian petugas melakukan pengecekan ke server bank dan dilanjutkan pembuatan buku tabungan. Setelah rampung, petugas bank akan menyerahkan kartu tani dan buku tabungan. Kartu tani langsung bisa digunakan untuk pembelian pupuk subsidi," katanya. (WEB)

Baca Juga: Dorong Produktivitas Petani, Kementan Beri Bantuan Irigasi Perpompaan

Topik:

  • Ahmad Faisal

Berita Terkini Lainnya