Terima Aspirasi Daerah, DPD RI Bahas Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Saat ini masyarakat adat masih terancam haknya

Jakarta, IDN Times - Konstitusi dan sejumlah UU menjamin hak masyarakat hukum adat, tetapi ketentuan itu belum dipenuhi pada praktiknya. Misalnya, saat ini banyak masyarakat hukum adat yang kehilangan wilayahnya karena masuk wilayah konsesi seperti perkebunan dan pertambangan. Hak-hak masyarakat hukum adat pun terancam dan belum mendapat perlindungan yang memadai.

Audiensi Jaringan Informal Pemerhati Isu Masyarakat ke Komite I DPD RI membahas hal tersebut dan mendiskusikan kebutuhan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang pada 2020 masuk dalam prolegnas prioritas, di ruang rapat Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).

“Selama ini peraturan perundang-undangan mengenai masyarakat adat cenderung menitikberatkan pada sisi subjek masyarakat adat, yaitu pengaturannya, sedangkan DPD RI memfokuskan kepada objek dari masyarakat adat itu sendiri, yaitu hak-hak yang melekat pada masyarakat adat,” ujar Ketua Komite I Teras Narang saat memimpin rapat.

1. Empat arah utama RUU perlindungan hak masyarakat adat inisiatif DPD

Terima Aspirasi Daerah, DPD RI Bahas Pengesahan RUU Masyarakat AdatIDN Times/DPD RI

Jika ditinjau dari substansinya, RUU tentang perlindungan hak masyarakat adat yang merupakan inisiatif dari DPD RI memuat empat arah utama. Pertama, RUU tersebut harus berpedoman pada UUD NRI 1945 yang memfokuskan pada objeknya, yaitu keberagaman hak-hak masyarakat adat, memperhatikan mekanisme perlindungan utamanya hak masyarakat adat yang bersifat publik dan privat, serta mengoptimalkan kelembagaan yang ada tanpa membentuk lembaga baru melalui Menteri Koordinator.

“Agar efektif, dalam RUU itu perlu mengoptimalkan peran Kementerian Koordinator yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perlindungan hak masyarakat adat dengan mengoordinasikan seluruh kementerian yang menyelenggarakan urusan tersebut,” lanjutnya.

2. Mengapa RUU Hak Masyarakat Adat perlu segera disahkan?

Terima Aspirasi Daerah, DPD RI Bahas Pengesahan RUU Masyarakat AdatIDN Times/Ezri TS

Peneliti dan pendiri Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat (PUSTAKA),R Yando Zakaria, memaparkan tiga alasan RUU Hak Masyarakat Adat perlu segera disahkan pemerintah.

“Ada tiga alasan, pertama secara yuridis masyarakat adat itu disebutkan dalam konstitusi UUD 1945 dan menjadi salah satu sumber hukum nasional. Secara filosofis tidak seluruh urusan kehidupan sehari-hari warga negara harus diatur negara dan punya kemampuan mengurus dirinya sendiri. Kemudian secara sosiologis Indonesia adalah masyarakat majemuk. Negara harus turun tangan mengatur keseimbangan tatanan masyarakat majemuk itu,” tutur Yando.

3. Pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk perhatian pemerintah

Terima Aspirasi Daerah, DPD RI Bahas Pengesahan RUU Masyarakat AdatIDN Times/Ezri TS

Senada, Senator Kalimantan Barat, Maria Goretti, menegaskan bahwa RUU Masyarakat Adat harus segera disahkan. Hal tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat adat.

“Saya melihat sekarang ini bola ada di pemerintah untuk menyetujui RUU ini. Bukan di legislatif lagi karena sudah dibahas tiga periode. Saya tekankan, jika negara tidak hadir untuk melindungi masyarakat adat, siapa lagi yang mampu? Masyarakat adat sangat membutuhkan pengakuan dari pemerintah,” tutur Maria. (mas)

Topik:

  • Ezri T Suro

Berita Terkini Lainnya