DPD RI Sahkan Pansus untuk Komprehensif Selesaikan Persoalan Papua 

Jakarta, IDN Times – Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI akan segera bekerja untuk menyelesaikan permasalahan di Papua yang masih menjadi polemik tak kunjung selesai. Pansus Papua dengan 15 orang anggota yang baru disahkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI (4/11) tersebut akan bekerja untuk menemukan rekomendasi penyelesaian masalah-masalah di Papua secara komprehensif.

“Kita berharap agar bukan sekadar melihat persoalan Papua dari masalah keamanan dan hukum saja, tetapi jauh lebih penting menyelesaikan akar masalah. Seperti kesejahteraan, ekonomi, masalah peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Kita berharap inilah yang harus diselesaikan sebagai akar masalah di Papua,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.

Nono melanjutkan, dalam bekerja Pansus DPD RI akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelesaikan akar masalah di Papua. Pansus Papua akan melibatkan Pimpinan Alat Kelengkapan dan anggota DPD RI dengan mengundang pakar-pakar, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama yang ada di Papua untuk mendiskusikan permasalahan di Papua dan solusi-solusi di dalamnya.

“Kita juga akan mengundang pemerintah dan pemerintah daerah. Kita juga berharap perguruan tinggi di Papua juga dilibatkan maupun perguruan tinggi nasional. Karena ini semua aspek yang harus kita lihat, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, hukum, dan lain sebagainya,” kata Nono yang juga Senator dari Provinsi Maluku tersebut.

Sementara itu, Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma mengatakan bahwa DPD RI prihatin atas masalah di Papua yang tidak kunjung selesai. Oleh karena itu, dirinya berharap Pansus Papua DPD RI dapat segera menyelesaikan berbagai masalah di Papua dan mampu menyongsong Papua yang lebih baik ke depannya melalui perwujudan pembangunan. Dengan begitu, tidak ada kesenjangan pembangunan lagi di Papua. Pansus Papua tersebut juga akan menjalin komunikasi dengan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat di bawah MPR dalam menyelesaikan masalah di Papua. 

“Kita punya tujuan yang sama. Kita ingin masalah di Papua yang terjadi dari tahun ke tahun ini selesai. Dan kemudian Papua itu tidak mengenal masa lalu, kita berpikir Papua yang akan datang. Sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Saya pikir kita akan sinergi dan akan mencapai tujuan kita, dan Pansus Papua berdasarkan delegasi pimpinan dan senator akan menghasilkan hal yang positif bagi bangsa,” ucap Filep yang berasal dari Provinsi Papua Barat itu.

Komite I DPD RI yang menginisiasi pembentukan Pansus Papua DPD RI mengatakan pembentukan Pansus tersebut karena kompleksitas dan krusialnya upaya penanganan persoalan yang terjadi di Papua, baik persoalan hukum maupun HAM, masalah politik, ancaman keamanan dan kedaulatan, serta masalah sosial dan ekonomi, maka membutuhkan pengawasan kebijakan pemerintah lintas komite. Komite I DPD RI sendiri sangat prihatin dengan kondisi Papua dan meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah di Papua secara komprehensif. 

“Untuk menyelesaikan persoalan Papua dan Papua Barat diperlukan penyamaan persepsi, terutama menyikapi isu aktual Papua, yakni pertama tentang penyelesaian masalah Papua dengan mengedepankan pendekatan kesejahteraan atau keadilan ekonomi, pengakuan atau rekognisi, dan afirmasi. Kedua mengenai persepsi terhadap literasi sejarah Papua. Dan ketiga adalah afirmasi terhadap orang asli Papua,” tutur Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang.