Tekan Kasus Diabetes, BPJS Kesehatan Perkuat Upaya Promotif-Preventif
ilustrasi konsultasi menggunakan BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Penyakit katastropik menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Apalagi pada 2020, BPJS Kesehatan mengeluarkan Rp20 triliun untuk membayar pelayanan dan obat-obatan penyakit katastropik, salah satunya Diabetes Melitus (DM).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan hal itu saat menjadi panelis pada Peringatan Hari Diabetes Sedunia 2021, Minggu (14/11).
“Penyakit DM mayoritas diderita peserta JKN-KIS dengan rentang usia 51-65 tahun, dengan prevalensi kasus 57 persen dari total kasus sejak 2017-2020. Kasus diabetes terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian dan memberikan gambaran pentingnya penguatan promotif preventif dan penerapan pola hidup sehat sejak dini,” ungkap Ghufron.
Untuk memberikan pelayanan kepada peserta, khususnya yang mengidap penyakit DM, BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan 22.965 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.567 rumah sakit.
Selain itu, Ghufron mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong kepada fasilitas kesehatan, khususnya FKTP untuk memperkuat upaya promotif dan preventif demi menekan angka pertumbuhan penyakit DM.
1. Ini inovasi BPJS Kesehatan untuk mengendalikan diabetes melitus
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjadi panelis pada Peringatan Hari Diabetes Sedunia 2021, Minggu (14/11). (Dok. BPJS Kesehatan))Di samping itu, Ghufron menambahkan BPJS Kesehatan berupaya menghadirkan inovasi untuk mengendalikan dan mengelola penyakit diabetes melitus, antara lain menyediakan layanan telekonsultasi dengan dokter FKTP, pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) secara daring, kebijakan iterasi obat bagi peserta JKN-KIS yang memiliki penyakit kronis, antrean online pada Mobile JKN, dan skrining kesehatan.
“Pemeriksaan dini sangat penting dilakukan. Untuk itu, kami terus mendorong FKTP agar giat mengajak peserta untuk menerapkan pola hidup sehat dan melakukan deteksi dini melalui skrining kesehatan yang bisa diakses melalui aplikasi Mobile JKN sebagai upaya untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan risiko penyakit tertentu,” kata Ghufron.
Baca Juga: Inovasi Layanan Faskes BPJS Kesehatan Raih Penghargaan KemenPANRB
2. BPJS Kesehatan menghadapi tantangan ini dalam mengendalikan diabetes melitus
ilustrasi diabetes (pexels.com/Nataliya Vaitkevich)Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam mengendalikan penyakit DM, seperti keterbatasan tenaga kesehatan dan sarana prasarana FKTP untuk pelayanan pengendalian DM dan belum meratanya pemenuhan faskes pemeriksaan penunjang Prolanis.
“Kemudian, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dalam Pelayanan DM belum disosialisasikan secara masif kepada seluruh FKTP, sehingga belum dapat diimplementasikan dengan optimal. Namun, jika melihat komitmen dan upaya penyempurnaan yang terus dilakukan pemerintah beserta seluruh stakeholder lainnya, kami optimis upaya pengendalian penyakit DM bisa semakin baik ke depannya,” ujarnya.
3. Koordinasi BPJS Kesehatan hingga Kementerian Kesehatan dapat terus ditingkatkan
ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraPada kesempatan tersebut, Ketua PB Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) Ketut Suastika mengatakan bahwa tugas pokok dari PB PERKENI adalah mengedukasi para tenaga medis dan membuat sebuah membuat model pendidikan.
Dirinya yakin apabila edukasi terus dilakukan, kompetensi para tenaga medis di layanan primer maupun sekunder bisa dibangun dan diperbaiki. Suastika berharap, koordinasi BPJS Kesehatan hingga Kementerian Kesehatan, pelayanan di fasilitas kesehatan, khususnya pelayanan DM dapat terus ditingkatkan.
Sementara itu, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Putu Moda Arsana menyampaikan pihaknya sangat mendukung upaya dalam menambah ketersediaan tenaga kesehatan.
Namun, ia mengatakan, penambahan tenaga kesehatan juga harus diiringi dengan kualitas yang mumpuni, sehingga nantinya mampu menangani penyakit DM secara komprehensif.
Baca Juga: Warga Tak Mampu di Balikpapan Peroleh Layanan BPJS Kesehatan Gratis
Berita Terkini Lainnya
