KemenPUPR Buka Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan di IKN
Ilustrasi IKN (Dok. Kementerian PUPR)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengumumkan Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di Ibu Kota Nusantara untuk Kompleks Istana Wakil Presiden, Kompleks Perkantoran Legislatif, Kompleks Perkantoran Yudikatif, dan Kompleks Peribadatan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan IKN akan dibangun bertahap hingga 2045, dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal 2022-2024, pembangunan yang dikerjakan dan diprioritaskan di zona 1A-1 dan 1A-2 dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektare.
1. Kementerian PUPR mengundang masyarakat terlibat pembangunan IKN Nusantara
Lokasi sayembara IKN. (Dok. Kementerian PUPR)Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan itu tidak lepas dari visi KIPP, yakni model kota masa depan berbasis hutan dan kepulauan sebagai simbol transformasi dan kemajuan peradaban Indonesia. Hal tersebut didukung tiga pilar: mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan sosial ekonomi dan lingkungan, serta kota modern, cerdas berstandar internasional.
Untuk itu, KemenPUPR mengundang masyarakat terlibat pembangunan IKN Nusantara. “Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di IKN bertujuan mengundang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan konstruksi sehingga mendapatkan desain terbaik,” kata Diana.
Baca Juga: DPR Bahas RUU IKN soal Frasa Pemerintahan Daerah Khusus IKN
2. Lima kriteria umum desain
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti. (Dok. Kementerian PUPR)Editor’s picks
Kriteria umum desain meliputi konsep perancangan memenuhi key performance indicator (KIP) terkait bangunan gedung yang ditetapkan dalam Dokumen Urban Design KIPP-IKN. Kemudian, desain harus mencerminkan identitas bangsa dalam desain interior maupun eksterior bangunan. Lalu, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang Bangunan Gedung Negara (BGN). Selanjutnya, menerapkan prinsip green building. Kelima, menerapkan prinsip kemudahan gedung.
Adapun KPI KIPP-IKN meliputi kesejahteraan masyarakat, ekologis dan preservasi lingkungan alami, konektivitas kawasan/transportasi, serta infrastruktur kawasan dan infrastruktur TIK.
Sayembara dibuka bagi WNI dan non-WNI yang bekerja sama dengan Badan Usaha Konsultansi Konstruksi, dengan memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan berlaku. Peserta merupakan kelompok yang memiliki keahlian perancangan arsitektur dengan ketua kelompok harus WNI dan memiliki minimum kompetensi Arsitek Madya.
3. Ini hadiah bagi pemenang terpilih
Delinasi IKN. (Dok. Kementerian PUPR)Persyaratan selanjutnya adalah anggota kelompok berjumlah minimal 5 orang dan maksimum 10 orang termasuk ketua. Setiap orang hanya dapat tergabung dalam satu kelompok. Setiap peserta sayembara dapat mengikuti paling banyak dua kategori sayembara. Persyaratan anggota kelompok adalah minimal empat anggota kelompok memiliki kompetensi SKA Arsitek Ahli Muda/STRA Madya, SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Muda, SKA Ahli Teknik Mekanikal/Ahli Teknik Tenaga Listrik Muda, dan SKA Ahli Arsitektur Lansekap Muda.
Pendaftaran sayembara dibuka 28 Maret 2022 sampai batas akhir pemasukan karya 1 Juni 2022. Hasil karya terbaik akan diumumkan 24 Juni 2022. Semua hasil karya yang masuk akan dinilai tim juri yang terdiri dari praktisi, perwakilan Kementerian PUPR, perwakilan Dewan Arsitek Indonesia, perwakilan Ikatan Arsitek Indonesia, akademisi, pakar bangunan gedung hijau, tim perancang Kota KIPP-Ibu Kota Nusantara, perwakilan instansi terkait, dan perwakilan tokoh masyarakat.
Pemenang akan mendapatkan apresiasi berupa piagam penghargaan dan hadiah total Rp3,4 miliar. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diakses lewat sayembaraikn.pu.go.id. (WEB)
Baca Juga: Pemerintah Buka Opsi Galang Dana Masyarakat untuk Biaya Bangun IKN
Topik:
Berita Terkini Lainnya
