5 Ribu Driver Ojol Gelar Demo, Tolak Jalan Berbayar di Jakarta

Jakarta, IDN Times - Pada Rabu (8/2/2023), ribuan driver ojek online (ojol) menyambangi kantor Gubernur DKI Jakarta dalam rangka menolak penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di DKI Jakarta.
"Sekitar 5.000 ojol hari ini memenuhi Jalan Medan Merdeka Selatan depan Balai Kota DKI Jakarta dengan tuntutan meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan ERP," tegas Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Asosiasi ojek online (ojol) Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia saat dihubungi IDN Times, Rabu.
Baca Juga: Upaya Heru Budi Atasi Macet di Jakarta, Dari Kurangi U-Turn hingga ERP
1. Pengendara ojol yang datang berasal dari Jabodetabek
Igun menambahkan, aksi ini dilakukan dengan konvoi oleh para pengendara ojol yang berasal dari DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
"Karena tidak hanya ojol dari Jakarta saja yang akan terdampak apabila ERP juga diberlakukan, ojol dari Bodetabek juga akan terdampak tanpa terkecuali. Maka itu, kami Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menolak keras pelaksanaan ERP yang akan diberlakukan juga bagi ojol," kata Igun menambahkan.
Baca Juga: Ganjil-Genap Diperpanjang, Pemprov DKI Diminta Berlakukan ERP
2. Sepeda motor harus bayar jika melewati ruas jalan berbayar
Editor’s picks
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan pihaknya mengusulkan sepeda motor termasuk kendaraan yang dikenakan biaya jika menggunakan ruas jalan yang berbayar.
"Dalam usulan kami termasuk di dalamnya (sepeda motor), ini sesuai regulasi (pengecualian) sesuai Undang-undang adalah plat kuning," kata Syafrin di DPRD DKI Jakarta, Senin (16/1/2023).
Baca Juga: Jalan Berbayar di Jakarta Dibuat untuk Gantikan Ganjil Genap
3. Bisa menimbulkan polemik di ojol
Beberapa waktu yang lalu, Igun juga mengatakan, dirinya khawatir apabila ERP juga diterapkan kepada ojol maka akan terjadi efek domino yang akan menimbulkan polemik.
"Pastinya teman-teman ojol akan meminta revisi tarif, dampaknya terjadi efek domino, jika dinaikkan tapi daerah tidak (naik) tidak akan menimbulkan polemik," ujar dia.
Baca Juga: Ojol Demo Tolak Jalan Berbayar, Begini Respons PJ Gubernur Heru Budi