Program Bantuan Pangan Disorot, BPK Didesak Segera Audit Bulog

Bulog dianggap gagal jual beras

Semarang, IDN Times- Program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang masih menuai protes mendapat perhatian dari sejumlah kalangan, salah satunya adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Fitra menyatakan dengan temuan 2,3 juta ton beras yang menumpuk di gudang milik Bulog, justru berpotensi banyak yang membusuk.

1. Negara berpotensi mengalami kerugian besar akibat penumpukan beras milik Bulog

Program Bantuan Pangan Disorot, BPK Didesak Segera Audit BulogIDN Times / Antaranews

Sekjen Seknas Fitra, Misbah Hasan mensinyalir negara bakal mengalami kerugian yang sangat besar akibat kejadian tersebut, dan di sisi lain Bulog juga menerima alokasi anggaran dari APBN.

"Lembaga negara Bulog menerima anggaran dari APBN. Oleh karena itu, Bulog harus menjalani audit, baik audit kinerja mupun keuangan," kata Misbah dalam keterangan yang diterima IDN Times, Sabtu pagi (13/7).

Baca Juga: Bansos Beras akan Diambil Alih Kemensos, Buwas Ancam Mundur

2. Bulog perlu menjalani audit oleh BPK maupun tim inspektorat

Program Bantuan Pangan Disorot, BPK Didesak Segera Audit BulogANTARA FOTO/Ampelsa

Misbah mengatakan, para penyidik BPK bisa mengerjakan audit keuangan secara menyeluruh terhadap Bulog. Dari audit tersebut akan terlihat apakah ada temuan kerugian negara dari Bulog. 

"Proses audit yang menyeluruh juga akan ketahuan apakah kinerja Bulog mengalami tren positif atau justru sebaliknya," tegasnya.

Misbah juga menyoroti upaya Bulog yang gagal menjual berjuta ton beras kepada masyarakat. Karena itulah, selain BPK, tim inspektorat daerah perlu turun tangan untuk mengysut kasus ini.

"Nah, intinya, dari audit itu baru akan ketahuan audit BPK itu apakah dijadikan dasar restrukturisasi atau semacam rekomendasi seperti Ombudmans. Misalnya, Bulog dibubarkan saja dan dijadikan PT," bebernya.

3. Bulog mengalami dilematis. Salah satunya mengubah program raskin menjadi BPNT

Program Bantuan Pangan Disorot, BPK Didesak Segera Audit BulogIDN Times/ Mela Hapsari

Sementara itu Dekan Fakultas Pertanian (Faperta) UGM, Dwi Andreas Santosa mengatakan, Bulog saat ini menghadapi situasi dilematis, di satu sisi Bulog punya 230 ribu ton raskin per bulan. Namun kenyataannya, sejak programnya diubah jadi BPNT, penerima manfaat mendapatkan voucher Rp110 ribu yang bisa digunakan membeli beras di warung.


"Karena peralihan tersebut, Bulog tidak bisa lagi menyalurkan berasnya. Karena tidak bisa menyalurkan berasnya jadi menumpuk dan ketika beras menumpuk sudah barang tentu karena tidak memiliki keterbatasan penyimpanan sudah barang tentu beras tersebut rusak. Jadi itu persoalan yang dihadapi Bulog saat ini," ungkapnya.

Dwi pun sepakat bahwa Bulog harus diinvestigasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

"Bulog kan memonopoli impor beras, kalau memonopoli impor itu dia bisa melepas beras dengan harga di bawah pasar. Seharusnya bulog berombak total, profesionalisme Bulog harus ditingkatkan sehingga hal-hal seperti ini Bulog difasilitasi lagi oleh pemerintah ke depan tidak perlu terjadi," pungkasnya.

Baca Juga: Polemik Penyaluran BPNT, Mensos Minta Kualitas Beras Bulog Dijaga

Topik:

  • Febriana Sintasari

Berita Terkini Lainnya