Amien Rais Minta Rekapitulasi Tidak Digelar di Hotel Borobudur

Amien menyebut di sana banyak "jin" dan "genderuwo"

Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Amien Rais meminta kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) jangan menggelar perhitungan hasil pemilu (rekapitulasi) di Hotel Borobudur. Amin mengatakan bahwa di hotel tersebut banyak ‘Jin’ dan ‘Genderuwo’.

1. Amien Rais juga bahas DPT bermasalah

Amien Rais Minta Rekapitulasi Tidak Digelar di Hotel BorobudurIDN Times/Irfan fathurohman

Hal ini disampaikan mantan Ketua MPR RI tersebut usai menghadiri seminar mengenai karut marut daftar pemilih tetap (DPT) yang diselenggarakan oleh relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

“Selain daftar pemilih tetap harus segera dibenahi, besok perhitungan hasil pemilu jangan pernah di Hotel Borobudur. mereka banyak jin banyak genderuwo di sana,” ujar Amin Rais di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/3).

2. Banyak hacker di hotel borobudur saat rekapitulasi

Amien Rais Minta Rekapitulasi Tidak Digelar di Hotel BorobudurANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Ia menyarankan, lebih baik pihak KPU menggelar hasil perhitungan pemilu di kantornya sendiri atau di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Sekali-sekali jangan di Hotel Borobudur, saya tau di sana ada banyak sekali hacker dan lain-lain, jadi kita yang sadar, jangan pernah di Borobudur itu,” katanya.

3. BPN temukan 17,5 juta DPT tak wajar

Amien Rais Minta Rekapitulasi Tidak Digelar di Hotel BorobudurIDN Times/istimewa

Seperti diketahui sebelumnya, Amien Rais pernah menyambangi kantor KPU untuk melaporkan hasil temuan BPN yang menyebut ada 17,5 juta DPT tak wajar. Ia meminta agar KPU segera memperbaiki data dalam DPT tersebut sebelum hari pencoblosan pada 17 April mendatang.

Juru bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria pun menjelaskan, data yang mereka nilai janggal karena adanya tanggal-tanggal kelahiran tertentu yang membludak. Pihaknya pemilih bertanggal lahir 1 Juli sebanyak 9,8 juta 170 ribu. "Lalu yang bertanggal lahir 31 Desember 5,3 juta sekian, lalu ada yang lahir tanggal 1 bulan Januari 2,3 juta sekian,” kata Riza.

Selain itu, BPN juga meminta klarifikasi KPU terkait 300 ribu lebih orang yang berumur di atas 90 tahun dan yang berumur di bawah 17 tahun sampai 20.475 orang. Tak hanya itu, BPN juga menemukan data satu Kartu Kaluarga (KK) berisi 400 nama.

4. Klarifikasi KPU soal data pemilih yang tak wajar

Amien Rais Minta Rekapitulasi Tidak Digelar di Hotel BorobudurIDN Times/Afriani Susanti

Komisioner KPU, Viryan Aziz mengklarifikasi temuan BPN mengenai data pemilih dari per 1 Maret 2019 yang disampaikan kepada KPU.

“Informasi yang kami terima (Disdukcapil) data itu hasil dari pencatatan di bawah. Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan, tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya,” kata Viryan setelah pertemuan dengan BPN yang berlangsung kurang lebih tiga jam.

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya