Banjir PHK saat PSBB, Masyarakat Tak Takut Lagi pada Virus Corona
Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil penelitiannya mengenai pergeseran persepsi publik dari awalnya cemas terhadap virus corona, kini beralih terhadap kecemasan pada pekerjaan mereka.
Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar mengatakan, pemberlakuan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama hampir tiga bulan ini membuat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) relatif tinggi.
Ada pun riset ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data sekunder dari lembaga-lembaga seperti Galup Pol, yang berpusat di Amerika Serikat dan mengambil responden sebanyak 240 yang semuanya mahasiswa.
1. Kecemasan masyarakat karena tingginya angka PHK selama PSBB
Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)Karena tidak semua sektor usaha bisa menerapkan sistem work from home (WFH), contohnya seperti sektor informal yang paling banyak terdampak terkait kebijakan PSBB ini, imbasnya angka PHK meningkat.
“Karena isu-isu inilah, publik mulai mencemaskan ekonomi rumah tangganya. Jadi ketika mereka tidak bisa bergerak atau mereka kehilangan pekerjaannya, tabungan investasi atau ekonomi sudah mulai berkurang, akhirnya kecemasan ekonomi ternyata lebih tinggi daripada kecemasan orang terhadap virus corona ini,” kata Rully saat teleconference dengan awak media, Jumat (12/6).
2. Banyak negara yang telah berhasil menerapkan new normal
Ilustrasi PNS memakai masker. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot NugrohoRully menjelaskan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan pergeseran persepsi publik tersebut. Pertama, berkaca dari negara yang telah sukses mengendalikan COVID-19 yang kini mulai mencoba menerapkan sistem new normal atau normal baru, antara lain seperti Selandia Baru, Korea Selatan, dan Hong Kong, yang dianggap berhasil menggerakkan kembali ekonominya dari ancaman keterpurukan.
“Ketika ada berita kesuksesan negara-negara tersebut melewati virus itu, negara-negara seperti Indonesia sudah mencoba konteks new normal tadi. Misalnya spesimen tes yang di tes pemerintah memberikan kemantapan bahwa virus sudah bisa ditangani, angka kematian menurun. Jadi ada peran aktif pemerintah untuk menangani virus,” ujarnya.
Baca Juga: 492 Startup Terdampak COVID-19, 63 Ribu Orang Kena PHK
Editor’s picks
3. Masyarakat semakin patuh menerapkan protokol kesehatan menjelang new normal
Situasi di sejumlah stasiun di hari pertama PSBB Masa transisi (Instagram.com/@Jktinfo)Kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan juga semakin tinggi untuk menghadapi normal baru ini agar mereka bisa melakukan aktivitas ekonominya seperti biasa tanpa khawatir terpapar virus.
"Jadi ketika masa PSBB dilakukan, saat itulah kecemasan ekonomi tumbuh yang dirasakan masyarakat kelas menengah ke bawah maupun yang bekerja di sektor informal. Mereka inilah yang menjadi populasi dominan di Indonesia,” tuturnya.
4. Jumlah masyarakat yang terdampak ekonominya lebih banyak jika dibandingkan pasien COVID-19 itu sendiri
Ilustrasi petugas medis memeriksa kondisi pasien virus corona menggunakan APD. ANTARA FOTO/Ari Bowo SuciptoSebab lainnya, jumlah masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemik ini lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan pasien yang terpapar virus secara langsung. Bahkan, lanjut Rully, perbandingan ini bisa mencapai 200 persen lebih.
"Karena grafik virus melandai, fatality rate-nya menurun, jumlah mereka yang masuk dalam perawatan menurun, walau pun sekarang konteks angka yang terpapar COVID ada peningkatan, jadi mendorong masyarakat lebih berani untuk bekerja di luar rumah demi ekonomi mereka,” katanya.
5. Pemerintah harus mengantisipasi kesulitan ekonomi masyarakat agar tidak menjadi kerusuhan sosial
ANTARA FOTO/Sigid KurniawanOleh karena itu Rully merekomendasikan agar kesulitan ekonomi publik perlu diantisipasi pemerintah agar tidak "meledak" dan menjadi kerusuhan sosial. Pemerintah juga diminta menggencarkan kampanye protokol kesehatan yang lebih ketat ketika pelaksanaan normal baru.
"Jadi lebih digencarkan lagi tidak hanya di level pemerintah pusat dan daerah tapi juga melibatkan sebanyak mungkin tokoh masyarakat misalnya endorser, YouTuber, aktivis, dan tokoh masyarakat,” imbaunya.
Baca Juga: Pengamat: Indonesia Gak Menyongsong New Normal, tapi New Backward!
Berita Terkini Lainnya
