Banyak Pengawas Pemerintah, KSP Bantah Jokowi Memanfaatkan Kekuasaan
Dok. Agus Suparto
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, banyak lembaga yang bekerja untuk mengawasi pemerintah. Oleh sebab itu, tidak mungkin Presiden Joko “Jokowi” Widodo menggunakan kekuasaannya (abuse of power) untuk mengintimidasi kelompok tertentu.
“Karena kita tahu bahwa pemerintah setelah reformasi tidak ada yang kuat. Pertama pengawasnya banyak, baik itu pengawas formal di parlemen, partai politik dan fraksinya, maupun yang ada di civil society yang sekarang jumlahnya berkecambah,” kata Donny dalam diskusi daring bertajuk Teror dalam Ruang Demokrasi, Rabu (3/6).
Baca Juga: Tidak hanya Soal Aksi Teror, Guru Besar UII Juga Laporkan Dosen UGM
1. Informasi terbuka membuat masyarakat mudah mengakses soal penyalahgunaan kekuasaan
Ilustrasi media sosial. Sukma Shakti/IDN TimesMenurut dia, saat ini informasi telah terbuka lebar. Setiap penyalahgunaan kekuasaan pasti akan mudah diakses oleh masyarakat luas.
“Belum lagi media akan terus menggunakan jurnalisme investigasinya untuk terus membuka borok-borok kekuasaan. Jadi tidak bisa kuat pemerintah sekarang ini,” ujarnya.
2. Periode kedua pemerintahan Jokowi minim dukungan politik
Ilustrasi bendera partai. ANTARA FOTO/AmpelsaEditor’s picks
Donny melanjutkan, dukungan politik dari koalisi kepada pemerintahan Jokowi juga tidak sekuat pada periode pertama. Faktor periode kedua dan presiden tidak memiliki partai, sangat memperlihatkan defisit hubungan politik telah terjadi saat ini.
“Ini baru 2020 tapi kita lihat bagaimana partai-partai pendukung itu dalam berbagai kebijakan juga ikut menjadi oposisi. Bahkan pendukung Pak Jokowi yang militan di 2019, sekarang juga bisa berbeda pandangan akibat COVID-19, mulai dari kebijakan Prakerja, Perppu Nomor 1, maka pemerintahan Jokowi tidak sekuat, seagresif, serepresif, seganas yang dipikirkan,” tuturnya.
3. Istana minta kasus intimidasi diusut oleh pihak berwajib
ANTARA FOTO/Sigid KurniawanOleh sebab itu, Donny meminta agar masyarakat melaporkan kasus intimidasi tersebut kepada pihak berwajib untuk segera diusut secara tuntas.
“Saya kira aparat negara punya infrastruktur untuk menelusuri itu sehingga terbuka. Tapi saya pastikan ini bukan ulah kekuasaan resmi, ini bukan ulah pemerintah meskipun memiliki aparatur represif, meskipun memiliki kekuatan represif seperti polisi misalnya. Tapi saya kira ini harus dibuat terang benderang sehingga tidak ada dusta di antara kita karena hari esok toh masih ada,” ujarnya.
Sebelumnya, diskusi yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum UGM pada Jumat (29/5) lalu harus dibatalkan karena terjadi teror kepada pihak panitia.
Diskusi yang diselenggarakan anggota Constitutional Law Society (CLS) UGM tersebut mengundang pemateri guru besar hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Ni'matul Huda. Namun akhirnya webinar yang mengangkat tema ‘Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' tersebut dibatalkan, setelah pembicara dan panitia mendapat teror dan ancaman pembunuhan dari pihak yang tidak menginginkan adanya acara tersebut.
Baca Juga: Dituduh Makar, Guru Besar UII Laporkan Dosen UGM
Berita Terkini Lainnya
