CSIS: Biaya Pilkada Tetap Tinggi Selama Masih Ada Mahar Politik
Review Politik Akhir Tahun CSIS (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, biaya pilkada akan tetap tinggi selama partai politik masih bermain dengan sistem mahar politik kepada calon kontestan.
Biaya politik tinggi ini yang kemudian mendorong adanya wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada anggota DPRD, yang pernah berlaku sebelumnya.
Baca Juga: Mendagri Usul Pilkada Dipilih DPRD, KPU: Itu Wewenang Pemerintah-DPRD
1. Partai politik dan kandidat belum transparan dalam biaya kampanye
Peneliti CSIS Arya Fernandes (IDN Times/Fitang Budhi Aditya)Arya menyayangkan jika pilkada dikembalikan ke DPRD, mengingat tingginya antusiasme masyarakat terlibat aktif dalam proses pemilihan langsung kepala daerah.
“Menurut saya biaya politik itu mahal karena memang yang menyumbang nya proses pencalonan. Salah satunya kenapa begitu? Karena proses pencalonan kita di beberapa tempat masih belum transparan. Masih adanya mahar politik,” kata Arya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).
2. Dengan adanya transparansi biaya kampanye dapat menekan tingginya biaya Pilkada
Ilustrasi (IDN Times/Haikal Adithya)Jika ingin menekan biaya pilkada, kata Arya, sebaiknya partai politik bersama calon kandidat harus transparan menyampaikan biaya yang mereka keluarkan untuk kampanye.
“Jadi kalau partai bisa benahi proses pencalonan menjadi lebih transparan dan terbuka, itu mungkin biaya di awal mungkin berkurang. Nah, kalau kandidat bisa desain menjadi efektif menggunakan kata-kata survei publik biayanya juga murah,” kata dia.
Editor’s picks
3. KPU harus membuat Situng untuk menekan biaya saksi
ANTARA FOTO/Galih PradiptaSelain itu, kata Arya, KPU juga harus memberikan fasilitas kepada peserta untuk dapat mengetahui berapa suara yang telah mereka peroleh secara real time seperti Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada saat Pilpres dan Pileg sebelumnya.
Dengan begitu, menurut Arya, biaya saksi juga akan menekan tingginya modal peserta dalam mengikuti kontestasi Pilkada.
“Artinya kalau proses ini semakin transparan, kandidat dan partai kan bisa save dana saksi, karena sudah ada data dia di Situng KPU,” kata dia.
4. KPU juga harus menanggung biaya APK dan iklan untuk meringankan ongkos kandidat
(Ilustrasi) ANTARA FOTO/AmpelsaTidak hanya itu, KPU juga harus membuat regulasi baru mengenai pembiayaan alat peraga kampanye (APK) yang tidak lagi dibebankan kepada kontestan.
“Bisa juga ada fasilitasi iklan. Jadi alasanya bahwa mengembalikan (Pilkada) ke DPRD karena alasan biaya kampanye, menurut saya lemah dari sisi argumentasi, karena tadi sudah ada fasilitasi dari negara,” kata Arya.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
Baca Juga: Beri Peluang Calon Independen, Ini Positif-Negatif Pilkada Langsung
Topik:
Berita Terkini Lainnya
