Comscore Tracker

Curhat Warga Komodo: Pemerintah Gak Adil, Hanya Pentingkan Swasta

Pembangunan proyek dinilai bertentangan dengan konservasi

Jakarta, IDN Times - Warga Pulau Komodo menceritakan keluh kesah mereka atas dibangunnya sejumlah proyek di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Mereka menilai, pemerintah tidak adil karena hanya mementingkan pihak swasta.

Warga Pulau Komodo, Alimudin menuturkan, mereka hidup saling berhimpitan di lahan seluas 17 hektare yang ditempati oleh dua ribu penduduk. Namun, semua itu berbanding terbalik dengan lahan yang diberikan kepada pihak swasta. Mereka diberikan lahan ratusan hektare oleh pemerintah untuk membangun proyek di kawasan TNK.

Baca Juga: Pembangunan Komodo Diklaim Sudah Direstui, Begini Isi Surat UNESCO

1. Alasan konservasi tidak berlaku untuk perusahaan pengembang

Curhat Warga Komodo: Pemerintah Gak Adil, Hanya Pentingkan SwastaRencana pembangunan di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo yang akan dijadikan Wisata Jurassic (Dok. Kementerian PUPR)

Alimudin menilai, hal itu sebagai bentuk ketidakadilan pemerintah kepada warga Pulau Komodo, sebab menurutnya, tanah tersebut merupakan tanah leluhur mereka sejak ratusan tahun yang lalu.

“Miris gak coba, pemerintah gak adil hanya pentingkan swasta. Ketika (warga) gak boleh begini (perluas permukiman) karena alasan konservasi, tapi alasan konservasi tidak berlaku untuk perusahaan,” kata Alimudin saat dihubungi IDN Times, Selasa (27/10/2020).

2. Warga Pulau Komodo sudah termajinalkan sejak ada TNK pada 1980

Curhat Warga Komodo: Pemerintah Gak Adil, Hanya Pentingkan SwastaIstimewa

Dia mengatakan, warga Pulau Komodo sudah mulai termajinalkan sejak pemerintah membentuk TNK pada 1980. Pemerintah, kata Alimudin, mengambil seperempat tanah mereka tanpa sepeser pun kompensasi yang diberikan kepada warga. Alasannya, demi konservasi.

“Parahnya bikin rumah saja atapnya gak boleh bikin dari seng. Harus dari ijuk atau ilalang dengan alasan konservasi. Hari ini kita dihadapkan dengan kondisi pembangunan hotel atau homestay. Sebagian besar wilayah kawasan nasional akan dijadikan ladang untuk bisnis pariwisata,” tuturnya.

3. Pembangunan proyek disebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai konservasi

Curhat Warga Komodo: Pemerintah Gak Adil, Hanya Pentingkan SwastaRencana pembangunan di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo yang akan dijadikan Wisata Jurassic (Dok. Kementerian PUPR)

Warga Pulau Komodo lantas mempertanyakan di mana konservasi yang selama ini didengungkan oleh pemerintah. Adanya proyek-proyek pariwisata bertaraf internasional itu, justru berbanding terbalik dengan sifat konservasi yang ada. Komodo liar yang ada di alam akan terganggu dengan banyaknya pembangunan yang ada saat ini.

“Kemudian konservasi yang dulunya mereka dengungkan itu gimana kira-kira. Jadi konservasi boleh diabaikan untuk alasan bisnis, gitu? Kan lucu. Itu dasar penolakannya,” ujar Alimudin.

4. Proyek pembangunan ‘Jurassic Park’ di Pulau Rinca, NTT jadi perhatian publik

Curhat Warga Komodo: Pemerintah Gak Adil, Hanya Pentingkan Swasta(Twitter)

Proyek pembangunan ‘Jurassic Park’ di Pulau Rinca, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi perhatian publik lantaran sebuah foto yang menggambarkan seekor komodo sedang menghadang truk proyek viral di media sosial.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Hari Santosa Sungkari memastikan, proyek itu telah mendapat restu dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO.

"Kita melakukan pembangunan sesuai rekomendasi UNESCO, dan di foto yang truk datang ke komodo itu truk mogok, bukan mengganggu komodo. Truk itu lagi bawa tiang pancang, lagi menata," kata Hari kepada IDN Times, Senin (26/10/2020).

Baca Juga: KLHK Klaim Pembangunan Jurassic Park Komodo Patuhi Kaidah Konservasi

Topic:

  • Fitang Budhi Adhitia
  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya