Doni Monardo: Demonstran Omnibus Law Menambah Beban Berat Tenaga Medis

2. Doni menyebut 85 persen pasien COVID-19 karena punya penyakit penyerta

Ilustrasi petugas medis memeriksa kondisi pasien virus corona menggunakan APD. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Doni menjelaskan, virus corona sangat berbeda dengan flu burung atau flu babi yang bisa menular melalui hewan. COVID-19 ditularkan oleh manusia yang bisa secara masif dan cepat.

Oleh sebab itu, ketika masyarakat secara sengaja berkumpul dan tidak mengindahkan protokol kesehatan, maka sangat besar kemungkinan terjadi penularan di dalam kerumunan tersebut.

Ketika orang yang tertular itu kemudian kembali ke rumahnya, lanjut Doni, maka besar kemungkinan anggota keluarganya akan tertular, apalagi jika mereka memiliki penyakit penyerta.

“Dari data kematian akibat COVID-19 yang ada, sekitar 85 persen disebabkan karena mereka memiliki penyakit penyerta," ujarnya.

Atas dasar itu, Doni mengingatkan masyarakat untuk menghindari terjadinya pengumpulan massa dalam jumlah besar di satu lokasi. "Sayangilah diri kita dan juga keluarga tercinta kita," imbau Doni.

3. Ketimbang demo, Airlangga minta masyarakat menggugat UU Cipta Kerja ke MK

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Sementara itu, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, yang hadir bersama Wakil Ketua Pelaksana Komite Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edy Pramono, mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui saluran yang ada seperti dialog dan diskusi yang jauh lebih efektif dari unjuk rasa.

“Kalau tidak mau berdiskusi bisa mengajukan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi. Banyak saluran yang bisa dipergunakan dan lebih aman di tengah pandemik yang masih berlangsung," kata Airlangga.

4. Airlangga sebut ada pihak yang sengaja mengembuskan isu negatif ke masyarakat soal UU Cipta Kerja

Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto (kiri) didampingi Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan penanganan COVID-19 di Jakarta, Jumat (11/9/2020) (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menambahkan, sesuai dengan namanya, Undang-undang Cipta Kerja ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sebab, di tengah pandemik COVID-19 sekarang ini, jumlah anggota masyarakat yang membutuhkan pekerjaan meningkat 3,5 juta orang.

Untuk menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar seperti yang diharapkan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk menarik investasi lebih banyak lagi.

Airlangga tidak menutup mata, ada kelompok yang mencoba membelokkan tujuan dari UU tersebut. Isu yang diembuskan bahwa UU itu tidak pro kepada buruh, antilingkungan, dan tidak berpihak kepada masyarakat.

“Padahal UU ini justru memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memulai usaha dan dengan itu menciptakan lapangan pekerjaan," ujar Airlangga.

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19, menggelar kampanye 3 M: Gunakan Masker, Menghindari Kerumunan atau jaga jarak fisik dan rajin Mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir. Jika protokol kesehatan ini dilakukan dengan disiplin, diharapkan dapat memutus mata rantai penularan virus. 

Menjalankan gaya hidup 3 M, akan melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Ikuti informasi penting dan terkini soal COVID-19 di situs covid19.go.id dan IDN Times

Baca Juga: Mau Diteken Jokowi, Isi Draf Omnibus Law 1.035 Halaman dan 905 Beda?