Fenomena Calon Independen Lahir dari Kesalahan Kaderisasi Parpol
Paslon Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) menunggang kuda untuk mendaftar ke KPU Solo. IDN Times/Larasati Rey
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengamat politik Rio Prayogo menuturkan munculnya calon-calon independen atau perseorangan dalam Pilkada Serentak 2020 disebabkan oleh dua akar permasalahan. Hal pertama dan terpenting ialah karena mesin kaderisasi partai tidak berjalan dengan baik sehingga tidak dapat melahirkan calon kepala daerah yang dapat mereka usung sendiri.
“Bahwa Parpol ada masalah? Iya. Apa masalahnya besar? Iya juga. Apa itu? Yakni lemahnya kepercayaan diri menyodorkan kadernya ke publik sebagai kandidat. Harusnya ini kemewahan parpol. Stoknya banyak, tapi dianggap kurang memiliki dukungan sosial dan finansial memadai,” kata Direktur Eksekutif Politika Research & Consulting (PRC) itu saat dihubungi IDN Times, Jumat (18/9/2020).
1. Akar masalah kedua adalah syarat ambang batas 20 persen kursi di DPRD
Ilustrasi partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)Akar permasalahan kedua adalah salah satu syarat bagi pasangan calon maju dalam pilkada yakni ambang batas pencalonan yang dinilai terlalu besar yakni minimal 20 persen kursi di DPRD. Dengan demikian, menurutnya, para pasangan calon kepala daerah lebih memilih mendaftar melalui jalur independen ketimbang harus bergabung dengan partai politik.
Baca Juga: Satu-satunya Calon Independen di Siantar Gagal Lolos Verifikasi
2. Ongkos politik yang mahal tidak ada kaitannya dengan calon independen
Editor’s picks
Ilustrasi uang Rp100 Ribu. (IDN Times/Prayugo Utomo)Rio mengatakan ongkos politik yang mahal tidak menjadi masalah yang menyebabkan seorang calon memilih menjadi calon independen. Calon kepala daerah memilih independen karena memang tidak ingin bergabung dengan partai politik atau karena tidak mendapatkan rekomendasi dari partai.
"Soal biaya mahal, memang benar. Semua pilkada kita berbiaya mahal. Baik yang lewat parpol maupun jalur independen sama mahalnya. Sebut saja, biaya rekomen bagi yang jalur parpol. Biaya operasional pengumpulan KTP juga tidak murah (bagi calon independen),” ujarnya.
3. Calon independen juga banyak keluar ongkos politik
Pelaksanaan pendaftaran paslon Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) di KPU Solo. IDN Times/Larasati ReyJustru, menurutnya, calon independen akan lebih banyak mengeluarkan ongkos politik untuk operasional tahapan pilkada mulai dari kampanye hingga proses hitung suara.
"Calon parpol juga membiayai operasional relawan, calon independen juga demikian bahkan lebih besar karena tidak punya struktur seperti partai politik. Belum lagi jika sama-sama sewa konsultan. Jadi, soal biaya mahal tidak ada kaitannya dengan tingginya calon independen,” tuturnya.
Baca Juga: 67 Paslon Cakada Maju Pilkada 2020 Melalui Jalur Independen
Berita Terkini Lainnya
