Comscore Tracker

ICW Sebut 7 Perusahaan Pengadaan Alkes di BNPB Tidak Berpengalaman

Fokus bisnis mereka sebelumnya bukan di bidang alkes

Jakarta, IDN TImes - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyebutkan, tujuh perusahaan pengadaan alat kesehatan atau alkes test kit reagen untuk pemeriksaan COVID-19 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak berpengalaman. 

Berdasarkan penelusuran ICW, ketujuh perusahaan itu diketahui tidak pernah bergelut dalam bidang pengadaan barang alkes di instansi pemerintah atau terdaftar di e-katalog. Padahal, dalam peraturan dan surat edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengaturnya. 

“Ada tujuh perusahaan, itu tidak mempunyai pengalaman yang cukup, karena kami melihat atau coba menelusuri daftar perusahaan ini di gabungan perusahaan alat kesehatan dan laboratorium. Kami tidak menemukan perusahaan-perusahaan ini terdaftar dalam Gakeslab (Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium) itu,” kata Almas dalam diskusi daring yang diselenggarakan ICW, Kamis (18/3/2021).

Baca Juga: Doni Monardo: Tidak Benar Negara Rugi Akibat Pengadaan Alkes

1. ICW pertanyakan penunjukan tujuh perusahaan tersebut oleh BNPB

ICW Sebut 7 Perusahaan Pengadaan Alkes di BNPB Tidak BerpengalamanIlustrasi laboratorium untuk membuat vaksin COVID-19 (Dokumentasi Tehran Times)

Berdasarkan laporan investigasi majalah Tempo bersama ICW dan Klub Jurnalis Investigasi (KJI) yang diterbitkan Tempo edisi 13 Maret 2021 dengan judul Mudarat Pengadaan Darurat, ada tujuh perusahaan yang dilibatkan untuk pengadaan alkes.

Almas pun mempertanyakan penunjukan tujuh perusahaan tersebut yang diduga penuh dengan praktik kecurangan. Berdasarkan penelusuran ICW sejak April-Desember 2020, sedikitnya ada 30 kontrak pengadaan test kit reagen dengan anggaran Rp870,9 miliar.

Dia menjelaskan, dalam keadaan darurat COVID-19 saat ini, seharusnya BNPB menunjuk perusahaan yang kompeten dan berpengalaman, bukan pemain baru di bidang alat kesehatan. Tujuannya agar mendapatkan barang yang berkualitas dan sesuai standar teknis pembelian.

"Sehingga kami mempertanyakan apakah perusahaan ini punya kapasitas untuk mengadakan, untuk menyediakan alat uji spesimen COVID-19 yang anggarannya sangat besar, yang jumlah barangnya juga sangat besar, kondisinya darurat pula,” ujar Almas.

2. Hasil penelusuran ICW menyebut tujuh perusahaan itu sempat mengubah fokus bisnis ke alkes

ICW Sebut 7 Perusahaan Pengadaan Alkes di BNPB Tidak BerpengalamanIlustrasi laboratorium. (Dok. Humas Jabar)

Penelusuran ICW, kata Almas, dibuktikan dengan melakukan riset melalui e-katalog pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hasilnya, hanya didapati dua perusahaan yang terdaftar dalam layanan daring tersebut. 

Tak hanya itu, pihaknya juga menelusuri dokumen akta perusahaan untuk mengetahui fokus bisnis dari ketujuh perusahaan tersebut. ICW menemukan adanya pembaharuan akta perusahaan dan beralih fokus bisnis ke bidang alat kesehatan pada Maret 2020. Ada juga yang diperbaharui saat kontrak dengan BNPB dimulai pada 22 April 2020.

"Sebelumnya mereka banyak bergerak di perdagangan eceran atau skala besar, mesin, bisnis perumahan, jadi tidak ada yang bergerak di sektor alat kesehatan,” tutur Almas.

"Jadi menjadi pertanyaan yang sangat besar untuk BNPB dan menurut kami ini BNPB berutang kepada publik untuk segera menjelaskan apa sih latar belakang BNPB menunjuk perusahaan-perusahaan penyedia ini, untuk menyediakan alat kesehatan untuk uji COVID-19,” sambungnya.

3. BNPB mengakui kesulitan mendapatkan reagen pada awal pandemik

ICW Sebut 7 Perusahaan Pengadaan Alkes di BNPB Tidak BerpengalamanKepala BNPB, Doni Monardo (Dok. BNPB)

Pada kesempatan berbeda, Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo telah menanggapi dugaan temuan ini. Dia mengungkapkan pihaknya sempat kesulitan mendapatkan reagen saat awal penanganan pandemik COVID-19 pada 2020. Saat itu, reagen jadi primadona yang direbutkan berbagai negara.

"Pada awalnya kita sangat sulit sekali untuk mendapatkan reagen dan kita harus berebut dengan beberapa negara, terutama negara-negara yang berasal dari Eropa dan Amerika" ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR dipantau dalam Youtube DPR, Senin, 15 Maret 2021.

Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas (Kapusdatin) BNPB Raditya mengatakan keputusan terkait pengadaan barang dan jasa di lembaganya dilakukan melalui proses bersama tim, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurutnya, Kepala BNPB Doni Monardo sejak awal telah meminta pengawasan penggunaan anggaran kebencanaan, termasuk COVID-19, kepada institusi penegak hukum, seperti Bareskrim Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan ICW sendiri dan kalangan pers.

Baca Juga: ICW: Pengadaan Alkes COVID-19 BNPB Potensi Rugikan Negara Rp169,1 M

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya