Isi Lengkap Peraturan MA No. 1 Tahun 2020, Koruptor Bisa Dihukum Mati
Ilustrasi (IDN Times/Hana Adi Perdana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan aturan baru terkait hukuman pidana bagi koruptor, yang tertuang dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2020. Perma tersebut akan menjadi panduan bagi para hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara bagi terdakwa kasus korupsi.
Dalam Perma tersebut, MA membagi kategori koruptor menjadi lima yaitu paling berat, berat, sedang, ringan, dan paling ringan. Bagi koruptor yang masuk dalam kategori paling berat, siap-siap saja hakim akan memberikan hukuman hingga penjara seumur hidup dan bahkan hukuman mati.
Perma itu ditandatangani oleh Ketua MA Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020. Berikut isi lengkap Perma Nomor 1 Tahun 2020:
- Kategori paling berat, lebih dari Rp100 miliar
- Kategori berat, lebih dari Rp25 miliar sampai dengan Rp100 miliar
- Kategori sedang, lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp25 miliar
- Kategori ringan, lebih dari Rp200 juta sampai dengan Rp1 miliar
Baca Juga: Mahkamah Agung Beri Diskon Vonis Idrus Marham Jadi Dua Tahun
1. Hakim bisa menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor yang masuk kategori paling berat
Ilustrasi Hukum Pancung (IDN Times/Mardya Shakti)Perma tersebut juga mengatur tentang dijatuhkannya hukuman mati bagi koruptor. Hakim bisa memberikan hukuman maksimal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
"Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8," demikian bunyi Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang dikutip dari situs mahkamahagung.go.id, Selasa (4/8/2020).
Berikut syarat dijatuhkannya hukuman mati bagi koruptor sesuai Perma Nomor 1/2020:
- Hakim tidak menemukan hal yang meringankan dari diri terdakwa.
- Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.
- Terdakwa korupsi Rp100 miliar atau lebih.
- Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau menyuruh atau melakukan terjadinya tindak pidana korupsi.
- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih.
- Terdakwa korupsi dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional.
- Korupsi yang dilakukan mengakibatkan dampak nasional.
- Korupsi yang dilakukan mengakibatkan hasil pekerjaan sama sekali tidak dapat dimanfaatkan.
- Korupsi yang dilakukan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat rentan, di antaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan penyandang disabilitas.
- Nilai kekayaan terdakwa didapat dari 50 persen atau lebih dari hasil korupsi.
- Uang yang dikorupsi dikembalikan kurang dari 10 persen.
2. Hakim bisa memberikan hukuman paling lama 16 tahun bagi koruptor dengan kategori berat
Ilustrasi Hukum (IDN Times/Arief Rahmat)Tindak pidana korupsi yang masuk kategori berat dan ancaman pidananya:
- Korupsi Rp650-850 juta: pidana penjara 13-16 tahun
- korupsi Rp500-650 juta: pidana penjara 10-13 tahun
- Korupsi Rp400-500 juta: pidana penjara 8-10 tahun
Editor’s picks
3. Hakim bisa memberikan hukuman paling lama 13 tahun bagi koruptor dengan kategori sedang
Ilustrasi Hakum (IDN Times/Sukma Shakti)Tindak pidana korupsi yang masuk kategori sedang dan ancaman pidananya:
- Korupsi Rp500-650 juta: pidana penjara 10-13 tahun
- Korupsi Rp400-500 juta: pidana penjara 8-10 tahun
- Korupsi Rp300-400 juta: pidana penjara 6-8 tahun
4. Hakim bisa memberikan hukuman paling lama 10 tahun bagi koruptor dengan kategori ringan
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)Tindak pidana korupsi yang masuk kategori ringan dan ancaman pidananya:
- Korupsi Rp400-500 juta: pidana penjara 8-10 tahun
- Korupsi Rp300-400 juta: pidana penjara 6-8 tahun
- Korupsi Rp200-300 juta: Pidana penjara 4-6 tahun
6. Korupsi Rp50 juta tidak dijatuhi denda
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)Sedangkan untuk kategori sangat ringan bila kerugian di bawah Rp200 juta. Bahkan bila korupsinya di bawah Rp50 juta tidak dijatuhi denda.
"Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp 50 juta," bunyi Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2020.
Berikut rentang hukuman bagi koruptor di bawah Rp200 juta:
- Korupsi Rp150 juta-Rp 200 juta: pidana penjara 3-4 tahun
- Korupsi Rp100 juta-Rp 150 juta: pidana penjara 2-3 tahun
- Korupsi Rp50 juta-100 juta: pidana penjara 1-2 tahun
Memperingati HUT ke-75 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, IDN Times meluncurkan kampanye #MenjagaIndonesia. Kampanye ini didasarkan atas pengalamanan unik dan bersejarah bahwa sebagai bangsa, kita merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dalam situasi pandemik COVID-19, dimana kita bersama-sama harus membentengi diri dari serangan virus berbahaya. Di saat yang sama, banyak hal yang perlu kita jaga sebagai warga bangsa, agar tujuan proklamasi kemerdekaan RI, bisa dicapai.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
