Jadi Presidensi DK PBB, Ini Loh Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia

2. Presidensi akan diberikan kepada setiap anggota tidak tetap DK PBB selama satu bulan

(Delegasi Indonesia dan anggota DK PBB kompak mengenakan kain batik sebagai dress code dalam sidang Selasa (7/5) di New York/Kementerian Luar Negeri

Setiap tahun, Majelis Umum DK PBB memilih lima anggota tidak tetap dari total 10 negara, untuk jangka waktu dua tahun. Sebanyak 10 kursi non-permanen didistribusikan secara regional, seperti lima untuk negara di Afrika dan Asia, satu untuk negara di Eropa timur, dua untuk Amerika latin dan Karibia, serta dua untuk negara-negara Eropa dan lainnya.

Presidensi Dewan dipegang setiap anggota pada gilirannya selama satu bulan. Peran seorang Presidensi DK PBB mencakup penerapan agenda, memimpin pertemuan-pertemuannya dan mengawasi situasi krisis.

Seorang presidensi berhak mengeluarkan Pernyataan Presidensiil (atas hasil konsensus antar anggota), dan catatan-catatan yang digunakan untuk menyatakan kebijakan yang akan dilaksanakan DK PBB.

Namun, anggota tidak tetap DK PBB tak memiliki eksklusivitas berupa hak veto yang dapat mencegah diadopsinya suatu resolusi. Namun, bukan berarti masuk ke dalam jajaran elite negara itu sia-sia.

Nantinya, dalam semua perumusan kebijakan yang bergulir di DK PBB, maka Indonesia turut serta di dalamnya.

3. Indonesia akan memberikan perhatian khusus pada isu Palestina

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika memberikan briefing (Dokumentasi Kemenlu)

Dikutip dari laman kemlu.go.id, fungi dan wewenang Indonesia tergabung ke dalam DK PBB antara lain memelihara perdamaian dan keamanan internasonal berdasarkan Piagam PBB, serta menyampaikan rekondasi calon negara anggota baru PBB.

Kemudian, merekomendasikan pemberhentian atau pembekuan keanggotaan suatu negara kepada Majelis Umum, menyampaikan rekomendasi calon Sekjen PBB, dan memilih calon hakim Mahkamah Internasional.

Sedangkan, isu prioritas yang dibawa Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB adalah memperkuat ekosistem atau geopolitik perdamaian dan stabilitas global, dengan mengedepankan dialog serta penyelesaian konflik secara damai.

Lalu, meningkatkan kerja sama antar negara di DK PBB untuk memerangi terrorisme, ekstremismene, dan radikalisme. Di samping itu, Indonesia juga akan memberikan perhatian khusus pada isu Palestina.

4. Ini merupakan kali kedua Indonesia menjadi Presidensi DK PBB

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Selama periode keanggotaan Indonesia di DK PBB pada 2019-2020, Indonesia telah menjadi Presidensi DK PBB selama dua kali, yaitu pada Mei 2019 dan Agustus 2020.

Masih dari sumber yang sama, Presidensi Indonesia pada tahun lalu mengangkat tema Menabur Benih Perdamaian, dan telah menorehkan kontribusinya dalam upaya memajukan perdamaian dan keamanan internasional.

Tak hanya melalui rangkaian kegiatan signature events, kontribusi Indonesia juga tercermin melalui upaya perbaikan tata kerja DK PBB. Pemajuan perbaikan tata kerja juga telah dilakukan Indonesia melalui penyelenggaraan Informal Sofa Talk yang terinspirasi konsep musyawarah dan Regional Wrap Up Session yang mengedepankan kebersamaan.

Memperingati HUT ke-75 RI, IDN Times meluncurkan kampanye #MenjagaIndonesia. Kampanye ini didasarkan atas pengalamanan unik dan bersejarah bahwa sebagai bangsa, kita merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dalam situasi pandemik COVID-19, dimana kita bersama-sama harus membentengi diri dari serangan virus berbahaya. Di saat yang sama, banyak hal yang perlu kita jaga sebagai warga bangsa, agar tujuan proklamasi kemerdekaan RI, bisa dicapai.

Baca Juga: Demi Papua, Sukarno dan Diplomat RI Sering Dilecehkan di PBB