Jalan Terjal Petugas KPU untuk Suksesnya Penyelenggaraan Pilkada 2020
[Ilustrasi] Anggota Pertuni saat Pemilu Presiden 2019 lalu (IDN Times/Prayugo Utomo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi pihak yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menyukseskan gelaran Pilkada Serentak 2020, yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Sejumlah tantangan kerap mereka hadapi, salah satunya adalah harus menembus wilayah terpencil di pedalaman desa.
Seorang petugas PPS bernama Alfred (48) di Desa Banggaiba, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menceritakan suka duka pekerjaannya. Setiap hari ia harus menyeberangi dua sungai untuk melakukan verifikasi penduduk bakal calon kepala daerah perseorangan di kabupaten itu.
1. Alfred beberapa kali terjebak banjir saat melakukan pekerjaannya
Petugas mengecek kesiapan logistik Pemilu 2019 lalu (IDN Times/Prayugo Utomo)Dia mengatakan, sudah beberapa kali terjebak banjir sehingga harus menunggu air surut baru bisa kembali ke rumahnya. Dua sungai itu berada di antara Dusun I dan Dusun II di Banggaiba. Jarak antardusun ini sekitar dua kilometer. Alfred bersama istri dan dua anaknya, bermukim di Dusun II.
"Sementara calon pendukung yang mau diverifikasi faktual, itu hanya ada di Dusun I," kata Alfred dikutip dari Antara, Senin (6/7/2020).
Alfred menjelaskan, Desa Banggaiba adalah desa yang paling jauh di kecamatan itu, didiami sekitar 400 wajib pilih pada Pemilu 2019. Untuk kepentingan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan Pilkada 2020, PPS hanya memverifikasi 31 orang.
Sejak verifikasi dilakukan 24 Juni 2020, Alfred baru bisa memverifikasi 25 orang calon pendukung untuk satu bakal calon bupati perseorangan. Enam sisanya sebagian alamatnya sudah ditemukan, namun belum bisa bertemu orangnya karena tidak ada di tempat.
"Kemarin saya pergi verifikasi satu orang, tapi sepeda motor tidak bisa sampai di rumah warga itu. Akhirnya saya jalan kaki sekitar 500 meter. Jalannya setapak," tuturnya.
Baca Juga: 22 Petugas PPS di Pandeglang Diisolasi, Reaktif Rapid Test
2. Wilayah yang harus didatangi merupakan medan yang sulit dilalui
Persiapan KPU untuk Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemik (ANTARA FOTO/Irfan Anshori)Untuk menembus desa ini butuh perjuangan keras karena tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda empat, kecuali sepeda motor yang sudah dimodifikasi menyerupai motor trail.
Menurut Alfred, dengan jarak yang jauh dan rumah yang jarang, menjadi tantangan sendiri bagi pemilih menuju TPS pada hari pemungutan suara. Kondisi itu sudah berlangsung dari Pemilu ke Pemilu.
Untuk menuju TPS, pemilih butuh waktu satu hingga dua jam dengan berjalan kaki. Solusinya TPS harus ditambah sehingga mendekatkan pemilih untuk menyalurkan hak politiknya.
Selama melaksanakan tugasnya, ia belum tahu berapa honor yang harus diterimanya. Ia mengaku baru terima honor operasional untuk kepentingan verifikasi. Alfred enggan menyebut jumlah honor yang ia terima itu.
Editor’s picks
"Saya tidak tahu berapa honornya, saya hanya kerja saja apa yang bisa saya kerja," ujarnya.
3. Cuaca ekstrem menghambat kerja petugas PPS
Petugas mengecek kesiapan logistik Pemilu 2019 lalu (IDN Times/Prayugo Utomo)Senada dengan Alfred, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, Anhar Lasingki juga menceritakan pengalaman pribadinya saat melakukan verifikasi faktual. Akibat cuaca ekstrem dengan curah hujan yang tinggi dan sulitnya akses menjangkau desa sasaran membuat pekerjaannya itu terhambat.
Ia menyebutkan di Sigi terdapat satu pasang bakal calon dari perseorangan. Selain di Sigi, juga terdapat satu bakal pasangan calon di Poso dan Tojo Unauna, sedangkan di Kabupaten Banggai terdapat dua bakal pasang calon.
Anhar menjelaskan bahwa Kabupaten Sigi yang sebagian besar wilayahnya berada di pegunungan, seperti di Kulawi, Kulawi Selatan, dan Lindu, makin menambah berat verifikatur.
"Sudah cuaca buruk, kadang orang yang diverifikasi tidak ada di rumah. Terpaksa kami harus menunggu lagi sore atau bahkan ada yang ditemui malam hari," katanya.
Sejumlah kendala tersebut mengakibatkan verifikasi faktual di daerah tertentu berjalan lambat. Anhar mencontohkan di Kulawi. Jumlah dukungan di daerah ini yang harus diverifikasi sebanyak 1.467 orang. Namun, hingga Kamis (2/7) baru 252 pendukung atau sekitar 17 persen sejak tahapan verifikasi, 24 Juni lalu.
Jumlah pendukung yang tidak bisa ditemui di daerah wilayah itu, kata dia, sebanyak 23 orang.
4. Jaringan komunikasi juga menjadi tantangan para petugas di lapangan
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Selain cuaca buruk, beberapa daerah tertentu, seperti Lindu, Kulawi, dan Kinovaro, akses menuju sejumlah desa di kecamatan itu hanya bisa dilalui sepeda motor dengan kondisi jalan yang buruk.
"Nah, di sana itu kan jarak rumah berjauhan, tidak ada listrik, ini juga jadi kendala. Akan tetapi, namanya tanggung jawab, teman-teman PPS semangat menjalankan tugasnya," kata Anhar.
Kendala lainnya, tidak ada jaringan seluler sehingga membuat tim verifikatur sulit berkomunikasi dengan PPK atau tim penghubung bakal calon kepala daerah untuk verifikasi calon pendukung di desa itu.
Meski demikian, Anhar optimistis tim verifikatur akan bisa menyelesaikan tahapan verifikasi faktual sampai batas waktu 12 Juli 2020.
Baca Juga: Ketua Bawaslu: Petahana Jangan Politisasi Bansos Demi Pilkada!
Topik:
Berita Terkini Lainnya
