Jokowi Sentil Penyelenggara Negara Soal Studi Banding

DPR juga kena "sentil" soal efisiensi pengunaan anggaran

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyentil jajaran penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif agar lebih efisien dalam penggunaan anggaran negara. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan kedua di pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2019.

“Saya ingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien. Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smart phone kita,” kata Jokowi sembari menunjukan gawainya di Gedung Kura-Kura, Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

"Buat apa studi banding jauh-jauh, padahal informasi yang dibutuhkan bisa kita dapatkan lewat smartphone kita. Mau ke Amerika di sini ada semuanya, mau ke Rusia di sini juga ada, mau ke Jerman di sini juga ada semuanya," ujarnya.

"Dan ini saya kira relevan untuk bapak ibu anggota dewan" sambung Jokowi disambut riuh tepuk tangan para hadirin di ruang sidang.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal penegakan hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi di tanah air.

“Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan,” ujarnya.

“Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar manajemen tata kelola serta sistem harus dibangun sebaik mungkin. Tata kelola yang baik, sambungnya, buka diukur dari prosedur yang panjang dan ketat, melainkan harus cepat dan sederhana.

“Tetapi tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan-terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan. Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil, tegasnya.

Baca Juga: Jokowi Minta Regulasi yang Tidak Sesuai Zaman Harus Dihapus

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya