Komnas HAM Temukan Banyaknya Politik Identitas Saat Pemilu 2019
Fitang
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat maraknya politik identitas sepanjang pesta demokrasi Pilpres dan Pileg 2019.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan hal tersebut merupakan kelanjutan dari Pilkada DKI yang sempat memanas pada tahun 2017 lalu.
1. Pilpres 2019 banyak gunakan politik identitas
IDN Times/Nofika Dian NugrohoPernyataan tersebut disampaikan Beka saat membuka ‘Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2018’ bersama ketua dan komisioner lainnya.
“Kita mencatat menguatnya politik identitas setelah pilkada 2017 dan itu residunya masih belum tuntas, ditambah pilpres yang itu juga sedikit banyak menggunakan politik identitas untuk strategi memenangkan kandidat,” kata Beka di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).
Baca Juga: Gelar Kongres V, PDIP Undang Tokoh-Tokoh Politik Ini
2. Berpengaruh terhadap kebijakan di sejumlah daerah
ANTARA FOTO/Wahyu Putro ABeka menjelaskan, akibat politik identitas tersebut kualitas kebijakan publik di pemerintah daerah dan kepolisian jadi banyak dipengaruhi oleh desakan kaum mayoritas yang memiliki kepentingan tersendiri.
Editor’s picks
“Terkait dengan pengetahuan pemimpin daerah terutama terkait standar HAM di Indonesia. Padahal, ini sudah ada di konstitusi dan saya kira wajib dilaksanakan oleh Pemda,” jelasnya.
3. Harus jadi pelajaran bagi seluruh pemerintah daerah terkait hal tersebut
IDN Times/Nindias KhalikaIa menilai, atas kejadian tersebut pemerintah daerah harusnya semakin banyak belajar untuk memenuhi hak dan kewajiban kepada masyarakatnya terutama terkait HAM.
“Saya kira konstitusi itu tidak boleh dikalahkan oleh persoalan administrasi. Kalau kita bicara soal identitas, barangkali tidak ada satu rumah ibadah yang berdiri, nah ini kan konstitusi harus dijunjung tinggi,” ujarnya.
4. Aktor intoleransi lebih banyak dilakukan oleh pejabat negara
ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariLebih jauh Beka menambahkan, dalam persoalan intoleransi juga ada sedikit pergeseran kebiasaan. Belakangan ini aktor intoleransi lebih banyak dilakukan oleh pejabat negara dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif di masyarakat.
“Bukan hanya Perda, tapi lebih soal misalnya instruksi Bupati, keputusan Bupati yang kemudian tidak melalui forum konsultasi publik sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujarnya.
“Ini juga catatan yang saya kira penting bagi kita semua supaya penegakan perlindungan penghormatan kepada HAM ke depannya menjadi lebih baik,” imbuhnya.
Baca Juga: Megawati Blak-blakan Minta Jatah Kursi Menteri dari PDIP Paling Banyak
Berita Terkini Lainnya
