KPU Coret 3.000 Nama di DPT, Begini Alasannya
ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengatakan pihaknya telah mencoret 3.000-an nama dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena dinilai tidak menempati satu tempat dan mereka tersebar di banyak provinsi.
KPU juga akan terus memperbaiki dan memperbarui data-data terkait DPT yang dinilai sebagian pihak belum didata dengan baik.
1. KPU coret 3.000-an DPT
IDN Times/DaruwaskitaIlham menjelaskan pencoretan ribuan DPT dilakukan untuk membuat pemilihan umum (pemilu) serentak legislatif dan presiden pada 17 April mendatang, berjalan dengan sebaik mungkin.
"Sampai saat ini, kami telah menghapuskan 3.000-an orang yang terdaftar dalam DPT," kata Ilham Saputra seperti dikutip dari Antara, Selasa (27/3).
Baca Juga: Pemilu Sebentar Lagi, Yuk Cek Nama Kamu Sudah Masuk DPT atau Belum
2. DPT yang dicoret akan masuk daftar khusus
IDN Times/RehanMenurut Ilham orang yang terdaftar dalam DPT pindah tempat tinggal, akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus. Mereka harus datang ke TPS 1 jam sebelum pemungutan suara ditutup.
Editor’s picks
"Orang yang sudah terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP-el bisa datang 1 jam sebelum pemungutan suara ditutup dan surat suara masih tersedia," ujar dia.
3. KPU menyatakan pernah lalai dalam input data DPT
IDN Times/DaruwaskitaIlham mengungkapkan, dalam meng-input data yang begitu banyak tersebut juga tidak luput dari kesalahan. Bahkan, pihaknya pernah memasukkan warga negara asing (WNA) ke dalam DPT. Namun ia memastikan hal tersebut sudah tidak akan ditemukan kembali.
"Mungkin petugas KPU lalai dan memasukkan warga negara asing (WNA) ke dalam DPT. Kami pastikan saat ini tidak ada lagi WNA yang masuk dalam DPT," ungkap dia.
Ilham berharap semua pihak terkait bisa terus melakukan koordinasi guna mendorong pemilu secara umum berlangsung sukses dan aman.
4. BPN melaporkan temukan 17,5 juta DPT tidak wajar
IDN Times/Irfan fathurohmanUntuk diketahui sebelumnya, BPN melalui Direktur Komunikasi dan Media Hashim Djojohadikusumo menyambangi kantor KPU pada Minggu (10/3) lalu. Ia menyebut ada 17,5 juta nama di daftar pemilih tetap (DPT) yang mereka anggap tidak wajar.
"Kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17,5 juta nama ya, itu minimal. Itu namanya dianggap ganda, bisa juga dinilai invalid dan lain-lain," ujar Hashim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3).
Baca Juga: Lagi, BPN Desak KPU Selesaikan Temuan 17,5 Juta DPT Tak Wajar
Berita Terkini Lainnya
