Comscore Tracker

KSP Sebut Pembangunan Papua Masih Jadi Fokus Utama Jokowi

Pemerintah klaim daerah tertinggal hanya 62 daerah saja

Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengklaim pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat masih terus berjalan, meskipun pandemik COVID-19 menggerus perekonomian Indonesia. Presiden Joko “Jokowi” Widodo menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.

Berdasarkan laporan tahunan 2020 yang dirilis oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Pemerintah memastikan pembangunan harus berjalan di segala sektor hingga terwujudnya keadilan yang merata.

"Daerah pinggiran menjadi prioritas. Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia kini menjadi perhatian utama,” tulis laporan tahunan yang dirilis KSP, Rabu (21/10/2020).

1. Pada periode kedua, Jokowi fokus pada lima kerangka pembangunan di Papua dan Papua Barat

KSP Sebut Pembangunan Papua Masih Jadi Fokus Utama JokowiIDN Times/Yogi Pasha

Presiden Jokowi pun tercatat sudah 12 kali berkunjung ke Papua dan Papua Barat selama lima tahun pertama pemerintahannya. Hal itu dilakukan Jokowi untuk membangun kepercayaan masyarakat di sana terkait komitmen Pemerintah untuk pembangunan daerah mereka.

Sementara itu, pada periode kedua pemerintahan, pendekatan kesejahteraan menjadi garda depan. Penerbitan Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, juga memberikan ikatan yang kuat agar lima kerangka baru untuk Papua terlaksana.

"Kerangka baru Papua berupa: percepatan pembangunan SDM, transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup serta reformasi birokrasi,” kutip laporan KSP tersebut.

Tak hanya itu, Pemerintah juga mengklaim usia harapan hidup masyarakat Papua dan Papua barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dirinci, harapan hidup untuk Papua Barat pada tahun 2014 hanya sebesar 65,13 persen perlahan terus naik hingga 2019 sudah mencapai 65,90 persen.

Sementara itu, harapan hidup untuk wilayah Papua yang semula di angka 64,84 persen pada tahun 2014 terus merangkak naik hingga 65,65 persen pada tahun 2019.

Baca Juga: Bansos Tidak Maksimal, Tokoh Papua: Warga Papua Jangan Berharap

2. Pemerintah klaim daerah tertinggal di Indonesia saat ini hanya 62 daerah saja

KSP Sebut Pembangunan Papua Masih Jadi Fokus Utama JokowiAnggota Polisi Wanita (Polwan) Polres Nabire saat memberikan brosur protokol kesehatan COVID-19 kepada Mama-mama Papua (Dokumentasi Bid Humas Polda Papua/Istimewa)

Masih dikutip dari rilis KSP, banyak daerah tertinggal di seluruh Tanah Air yang harus segera dibangun agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah. Bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan mental. Pemerintah ingin memastikan pembangunan merata di semua wilayah, termasuk memastikan terwujudnya Indonesiasentris.

"Indonesia harus mempercepat pembangunan di daerah pinggiran sebagai bentuk keadilan sosial. Tak hanya terpusat di Jawa, tapi juga di daerah tertinggal. Tahun 2015 ada 122 daerah tertinggal, kini tinggal 62 daerah,” kutip laporan tahunan KSP tersebut.

3. Perlu inovasi digital untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal

KSP Sebut Pembangunan Papua Masih Jadi Fokus Utama JokowiIlustrasi media sosial (Sukma Shakti/IDN Times)

KSP menjelaskan, perlu inovasi-inovasi untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Salah satunya dengan mendekatkan produsen di daerah tertinggal dengan konsumen di seluruh Indonesia. Transformasi digital menjadi jawabannya. Saat ini, sudah ada 8.876 produk telah terjual lewat market place, dan telah dibangun 84 pusat layanan bisnis daring.

Optimisme membangun Indonesia dari desa ibarat gayung bersambut. Potensi besar yang dimiliki desa ditambah dengan daya dorong pemberian Dana Desa (DD) terus meningkat. Program ini mampu menurunkan persentase kemiskinan menjadi 12,6 persen.

Dalam lima tahun terakhir, hasil dari pemanfaatan dana desa dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan.

Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Tak Ada Perpanjangan Otsus Papua 

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya