Comscore Tracker

KSPI: Investasi Kita Tidak Ada Masalah, Kenapa Harus Ada Omnibus Law?

Selain investasi, Jokowi juga harus pikirkan nasib buruh

Jakarta, IDN Times - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai tidak ada masalah dengan iklim investasi yang ada di Indonesia selama pemerintahan pertama Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Oleh sebab itu, ia menyayangkan langkah pemerintah yang dinilai terburu-buru untuk membahas RUU Omnibus Law terkait Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka ke DPR untuk segera disahkan.

1. Isi dalam RUU Omnibus Law Cilaka merugikan buruh

KSPI: Investasi Kita Tidak Ada Masalah, Kenapa Harus Ada Omnibus Law?Presiden KSPI Said Iqbal (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Iqbal mengatakan, isi dalam RUU tersebut banyak merugikan kaum buruh, sementara pengusaha diuntungkan.

“Kami gak nolak apa yang disampaikan Presiden Jokowi dan dukung bahwa investasi harus masuk untuk kejar pertumbuhan ekonomi. Walaupun kami berpendapat selain investasi, faktor konsumsi harus dipertimbangkan,” kata Said Iqbal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/1).

2. Investasi Indonesia pada periode pertama Jokowi dinilai baik

KSPI: Investasi Kita Tidak Ada Masalah, Kenapa Harus Ada Omnibus Law?Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 24 Januari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Iqbal kemudian mengutip pernyataan Ekonom Senior Faisal Basri yang menyebut bahwa pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, investasi yang diterima Indonesia sangat baik.

“Pertumbuhan nilai investasi di atas nilai pertumbuhan ekonomi. Kedua nilai investasi yang disumbang ke PDB di Indonesia jauh di atas rata-rata negara seperti Brasil, Afrika Selatan dan India,” katanya.

3. Membuat RUU Omnibus Law dinilai salah kaprah

KSPI: Investasi Kita Tidak Ada Masalah, Kenapa Harus Ada Omnibus Law?Ilustrasi investasi. IDN Times/Mia Amalia

Bahkan, lanjut Iqbal, investasi yang diterima Indonesia paling tinggi di Asia Tenggara melebihi Malaysia dan Vietnam. Oleh sebab itu, ia menilai langkah yang diambil pemerintah dengan mengeluarkan RUU Omnibus Law Cilaka salah kaprah.

“Dengan angka-angka ini menjelaskan pemerintahan Jokowi yang lalu soal investasi maju, kenapa kemudian tanpa Omnibus Law aja bisa kemudian dijawab dengan Omnibus Law yang seolah-olah investasi tidak berhasil,” ucapnya.

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan investasi, tapi juga konsumsi

KSPI: Investasi Kita Tidak Ada Masalah, Kenapa Harus Ada Omnibus Law?Ilustrasi investasi. IDN Times/Mia Amalia

Jika ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen, lanjut Iqbal, bukan hanya faktor investasi saja yang dibutuhkan tetapi juga faktor konsumsi mengingat dalam RUU tersebut akan menerapkan sistem upah per jam yang berpotensi mengurangi upah minimum.

“Kemudian menghilangkan pesangon, orang yang kena PHK maka tanpa pesangaon dia tidak punya daya beli. Orang gak punya jaminan sosial, jaminan pensiun dan jaminan kesehatan, membebaskan outsourcing tersebut itu pasti turun konsumsinya,” ujarnya.

“Nah 6 alasan yang kami tolak dalam Omnibus Law itu berpotensi mengurangi konsumsi,“ katanya menambahkan.

Baca Juga: Pasal-Pasal Kontroversial di Dalam Omnibus Law yang Dikritik Publik

Topic:

  • Dwi Agustiar

Berita Terkini Lainnya