Mendagri: Ada 160 Wilayah Kategori Merah Stunting

2. Tim terpadu akan memberikan laporan ke pemerintah pusat terkait perkembangan stunting di daerah

Ilustrasi pengukuran tinggi anak dalam pemeriksaan stunting (IDN Times/Departemen Kesehatan)

Nantinya, kata Tito, 10 tim terpadu terpadu itu akan memantau seluruh wilayah yang berada di zona merah stunting tersebut dan melaporkan hasil kerjanya ke pemerintah pusat.

“Setiap tim membuat planning apa yang dikerjakan, target berapa bulan dan dievaluasi sehingga kelihatan siapa yang kerja dan yang tidak,” ujarnya.

3. Pemerintah pusat dan daerah akan kerja bersama

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 4 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Masalah stunting, lanjut Tito, nantinya akan diprogramkan oleh pusat dan disambungkan ke 160 wilayah tersebut. Oleh sebab itu, terkait masalah stunting ini bukan sepenuhnya kesalahan berada di pemda.

“Pemda harus menganggarkan beberapa persen agar riil melibatkan stakeholder ini disinkronkan. 160 Kabupaten/Kota harus dibagi per wilayah. Alokasi ada jangan sampai terjadi overlapping,” tuturnya.

4. Peran Wapres Ma’ruf Amin sangat penting dalam penanganan kasus stunting

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (IDN Times/Dok.Setwapres)

Lebih jauh Tito mengatakan, peran Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam penaganan kasus stunting ini sangat penting karena melibatkan koordinasi antara Kementerian/Lembaga.

“Karena kalo yang bikin ini Kemendagri yang datang direkturnya atau kasubditnya bukan yang ngambil keputusan tapi kalo Pak Wapres yang undang menteri, minimal eselon I yang hadir sehingga bisa dikontrol pergerakan yang sistematis dan lebih serius,” katanya menjelaskan.

Baca Juga: Indonesia Peringkat 5 Masalah Stunting, 30 Persen Anak Mengalaminya