New Normal Segera Berlaku, Mahfud: Bukan Semata Pertimbangan Ekonomi
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD memberi sambutan (ANTARA FOTO/Jojon)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kebijakan new normal atau normal baru yang kemungkinan akan diberlakukan tidak hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi semata.
Sebab, menurut Mahfud, pemerintah juga mempertimbangkan sektor lain, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.
1. Indikator kesehatan, ekonomi, dan pendidikan jadi faktor utama penerapan new normal
Penjual gudeg Sudarmi mengenakan pelindung wajah melayani pembeli di kawasan Demangan, DI Yogyakarta, Jumat (29/5/2020). ANTARA FOTO/Hendra NurdiyansyahMahfud beberapa sektor yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah pendidikan dan kesehatan.
"Tujuan negara itu membangun kesejahteraan. Kesejahteraan itu indikatornya dalam pembangunan manusia kan ada tiga," kata Mahfud dikutip dari Antara, Minggu (31/5).
2. Protokol kesehatan WHO tetap menjadi acuan
Ilustrasi untung rugi (IDN Times/Arief Rahmat)Mahfud mengatakan kehidupan normal baru nantinya juga tetap akan menerapkan protokol kesehatan menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Nanti harus pakai masker, yang menyediakan masker siapa, tempat cuci tangan ada di sudut mana saja? Itu akan diatur semua. Kemudian jarak, tempat duduk kuliah dan sebagainya, nanti pasti akan diatur semua. Sehingga kita tidak pertimbangan ekonomi semata-mata," ujarnya.
Editor’s picks
3. Kemenkes telah membuat aturan hukum terkait pelaksanaan new normal
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tiba memberi keterangan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta Utara. (IDN Times/ Hana Adi Perdana)Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan, pemerintah juga telah membuat peraturan hukum terkait penerapan normal baru yang sudah di bawah Kementerian Kesehatan untuk mengatur standar protokol di berbagai sektor.
"Pertama, dulu Peraturan Menteri Kesehatan tentang PSBB. Yang baru saja keluar seminggu yang lalu itu Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar protokol di berbagai sektor. Kalau di industri ini standar kesehatan, kalau di kantor pemerintah begini, kalau di mal begini, kalau di warung ini, kalau di pabrik ini. Sudah dibuat semua standarnya," tuturnya.
4. Pemerintah mampu mengukur tingkat penularan COVID-19
ANTARA FOTO/Sigid KurniawanMahfud juga mengatakan, saat ini pemerintah juga sudah mampu mengukur tingkat penularan virus corona di setiap daerah menggunakan pendekatan keilmuan, yakni Ro dan Rt.
Ro merupakan indeks rata-rata orang yang akan ditularkan oleh satu orang yang terinfeksi virus, dengan perkiraan WHO Ro global saat ini antara 1,4 sampai 2,5.
Sementara Rt merupakan indeks awal penularan virus corona sebelum pemerintah melakukan berbagai langkah intervensi untuk menekan penyebaran.
"Kita sudah bisa mengukur semua. Satu orang menulari dua, tiga, itu sudah bisa diukur 'scientific'-nya. Itu ada istilah Rt ada istilah Ro. Kita setiap minggu akan meng-update. Sudah kita ukur semua," katanya.
Baca Juga: Mahfud MD: Kalau Cuma Berteriak, Tak Bisa Memakzulkan Presiden
Berita Terkini Lainnya
