PDIP: Jalan Kemakmuran Indonesia melalui Laut
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) rakerda DPD PDI-P Sulsel di Hotel Claro Makassar, Kamis (12/3/2020). (IDN Times/Asrhawi Muin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendorong para kepala daerah dan kader yang duduk sebagai pimpinan dewan untuk mewujudkan program membangun kampung nelayan berkualitas. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengataka itu untuk memastikan agar Indonesia dapat mengembangkan potensi maritim demi kesejahteraan rakyat dan negara.
Sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, menurut Hasto, partainya ingin memberikan arah terhadap situasi perekonomian rakyat yang saat ini terpengaruh pandemik COVID-19.
1. Indonesia harus merubah cara pandang sebagai negara maritim
Buruh membongkar muat ikan tuna sirip kuning kualitas ekspor hasil tangkapan nelayan di Ulee Lheu, Banda Aceh, Aceh, Jumat (11/9/2020). ANTARA FOTO/Irwansyah PutraOleh sebab itu, PDIP menggelar rapat koordinasi nasional bidang (rakorbidnas) kelautan, perikanan, dan nelayan dengan tema Program Gotong Royong Membangun Kampung Nelayan Berkualitas di Indonesia-Pilot Project Nasional PDI Perjuangan.
Hadir sebagai narasumber adalah Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan sejumlah kepala daerah dari PDIP sebagai penanggap, diantaranya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Pati Haryanto, Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon, dan Bupati Bau Bau AS Tamrin.
"Laut merupakan halaman depan kita. Bagaimana kita harus mengubah cara pandang kita sebagai cara pandang bangsa maritim yang harus melihat jalan kemakmuran kita itu melalui laut, berada di laut," kata Hasto saat membuka agenda tersebut secara daring, Rabu (7/10/2020).
Baca Juga: Indonesia Terpilih Lagi Jadi Anggota Dewan Maritim Internasional PBB
2. PDIP ingin Indonesia timur sebagai pusat industri maritim
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (Dok. PDI Perjuangan)Hasto menjelaskan, Indonesia memiliki panjang pantai 150 ribu kilometer dengan potensi kelautan yang luar biasa berlimpah. Potensi itu tak bisa dimanfaatkan apabila tanpa penguasaan teknologi.
"Manakala kita menguasai ilmu pengetahuan, kita menguasai teknologi, kita jabarkan seluruh gagasan Bung Karno yang menjadikan kawasan Timur sebagai kawasan pusat maritim kita, maka industri maritim itu harus dikembangkan dari hulu ke hilir," ujarnya.
Oleh sebab itu, kader PDIP yang duduk sebagai kepala daerah maupun pimpinan dewan harus menjadi kader-kader pelopor yang menjadikan laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mengembangkan sumber kelautan, maka kebutuhan pangan demi kecukupan gizi anak Indonesia akan terjamin.
Editor’s picks
"Bung Karno menjelaskan ada tiga alat untuk merubah dunia. Pertama kekuatan senjata, kekuatan kapital, ketiga kekuatan ide. Memerdekakan republik, kita tidak punya dana, Belanda punya dana, tapi bisa merdeka. Bung Karno membebaskan Irian Barat, kita tidak punya dana. Tetapi dengan ide, kita bisa membebaskan Irian Barat," tuturnya.
3. Ganjar siapkan RAPBD Jateng untuk kampung nelayan mandiri
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memamerkan hasil kreasi batik. Dok.Humas Pemprov JatengSementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk memasukkan program kampung nelayan mandiri itu.
Ganjar menuturkan, DPP PDIP sudah menyampaikan belasan ide dan program yang bisa dilaksanakan oleh para kepala daerah maupun kader lainnya yang duduk di DPRD, terkait pembangunan kampung nelayan berkualitas.
"Kita bisa bikin quick win. Saya dari Jateng, di sini ada Pak Bupati Pati, itu bagus itu, bagaimana kita menata kampung nelayan kita dan melakukan asesmen apa yang menjadi problem," kata Ganjar.
Baca Juga: PDIP Dorong Kepala Daerahnya Bangun Kampung Nelayan Berkualitas
4. Pandemik COVID-19 jadi momentum yang tepat untuk mengembangkan desa nelayan mandiri
Pelabuhan Paotere, Makassar, Sulsel, Jumat (27/4/2012). (ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang)Menurut Ganjar, ide program itu seharusnya bisa langsung diaplikasikan. Tak perlu dilakukan semua oleh satu daerah, namun bisa diambil satu atau dua program yang benar-benar langsung bisa diterapkan di wilayah masing-masing.
"Misalnya apakah kita akan membantu nelayan, atau mendorong budidaya, atau apakah dengan kecanggihan teknologi, atau yang lain. Ambil saja satu atau dua, terus kita tempatkan," ujarnya
Lebih lanjut, Ganjar mengatakan bahwa peluang terbuka di depan mata karena APBN 2021 sudah disepakati Pemerintah dan DPR. Maka selanjutnya, adalah kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun RAPBD 2021 dan membahasnya dengan DPRD di wilayah masing-masing.
“COVID-19 yang terjadi saat ini adalah momentum yang pas untuk mengembangkan desa nelayan yang mandiri. Ketika seluruh ekonomi minus di saat pandemik, maka kesempatan buat orang Indonesia untuk masuk pada garis start secara bersama-sama dengan negara lain yang sudah lebih dulu maju,” tuturnya.
Baca Juga: Kisah Kakek Hamade Terapung di Lautan Sepekan: Saya Jadi Dekat Tuhan
Berita Terkini Lainnya
