Penangkapan Edhy Prabowo Bisa Pulihkan Kepercayaan Publik pada KPK?
Lima Pimpinan KPK (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berharap, kepercayaan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa pulih kembali usai penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu dini hari, 25 November 2020.
Lucius menuturkan, kepercayaan publik terhadap KPK semakin menurun karena minimnya pengungkapan kasus korupsi di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.
"Nah, semoga penangkapan yang baru saja dilakukan mengembalikan kepercayaan publik, walaupun rasanya sulit karena ada persoalan internal di KPK, terutama soal integritas komisioner yang tidak sangat clear,” kata Lucius saat dihubungi IDN Times, Rabu.
Kepercayaan publik kepada KPK disebutkan menurun saat dipimpin Firli Bahuri. Berdasarkan survei Indikator Publik pada Juli 2020, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK berada di angka 74,7 persen. Angka tersebut berada di bawah TNI (88 persen), Presiden (79,1 persen), dan Polri (75,3 persen).
Baca Juga: Tahan Tangis, Ngabalin Janji Temani Edhy Prabowo Hingga Lepas dari KPK
1. KPK sudah lama tidak membongkar kasus korupsi besar di Indonesia
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers dan sejumlah tersangka kasus OTT Bupati Kutai Timur di gedung KPK Jakarta, Jumat (3/7/2020) malam. ANTARA/HO-KPK/aa. (humas KPK)Lucius mengapresiasi keberanian KPK mengungkap kasus dugaan korupsi yang disinyalir terkait ekspor benih lobster, yang menyeret Menteri Edhy tersebut.
"Setelah menunggu sekian lama, KPK akhirnya bisa membuktikan bahwa lembaga ini masih bisa diharapkan untuk membongkar kasus korupsi yang masih terus berlangsung,” ujar Lucius.
2. Jarangnya penangkapan oleh KPK bukan berarti kasus korupsi di Indonesia tidak ada
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)Lucius menjelaskan, jarangnya operasi penangkapan oleh KPK belakangan ini bukan karena korupsi di Indonesia bisa dikendalikan dengan baik melalui pencegahan. Jusru, lanjut dia, penangkapan Menteri Edhy oleh KPK membuktikan bahwa korupsi di Indonesia masih terus berlangsung.
Editor’s picks
"Karena itu perang melawan korupsi harus terus dilakukan sebelum anggaran negara habis ditilep segelintir orang,” Lucius menegaskan.
3. Pemerintah, DPR, dan KPK punya tanggung jawab bersama memberantas korupsi di Indonesia
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Lebih jauh Lucius menambahkan, pemerintah, DPR, dan KPK punya tanggung jawab bersama untuk memastikan pemberantasan korupsi di Tanah AIr bisa terus berjalan baik, tanpa intervensi dari pihak manapun.
"Dan karena praktik korupsi itu masih berlangsung, kita berharap ada upaya bersama untuk mengembalikan marwah KPK,” tuturnya.
4. Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta
Ilustrasi Lobster (IDN Times/Vanny El Rahman)Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK pada Rabu (25/11/2020) dini hari, di Bandara Soekarno-Hatta. Penangkapan Edhy diduga terkait izin ekspor benih lobster.
“Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dikonfirmasi.
Saat ini, kata Firli, Menteri Edhy sedang dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik KPK. Nantinya, Komisi Antirasuah akan mengumumkan hasil penangkapan tersebut ke publik.
“Nanti akan disampaikan penjelasan resmi KPK. Mohon kita beri waktu tim kedeputian penindakan bekerja dulu,” tutur Firli.
Baca Juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Prabowo Subianto Tak Muncul di Istana
Berita Terkini Lainnya
