Pilkada 2020 Makin Dekat, Ini Cara Pemerintah Yakinkan Publik

Pilkada di tengah pandemik, mungkinkah masyarakat ke TPS?

Jakarta, IDN Times - Pemerintah secara tegas mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 akan tetap digelar, meski pandemik COVID-19 di Indonesia belum berakhir. Padahal, banyak pihak mengkhawatirkan partisipasi publik akan menurun, jika pesta demokrasi di 270 daerah nanti tetap dipaksakan.

Pemerintah pun mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi, agar partisipasi publik pada 9 Desember 2020 nanti bisa tersalurkan dengan maksimal.

Lalu, apa saja upaya pemerintah tersebut?

1. Mendagri minta calon kepala daerah untuk mengajak masyarakat ke TPS pada 9 Desember nanti

Pilkada 2020 Makin Dekat, Ini Cara Pemerintah Yakinkan PublikMendagri Tito Karnavian Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Medan, Jumat (4/7). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mendorong calon kepala daerah ikut mengampanyekan hak pilih masyarakat ke tempat pemungutan suara (TPS) ketika hari pemilihan nanti.

“Saya mohon masih sisa 25 hari kampanye ini menyesuaikan dengan protokol kesehatan, gunakan hak pilih dan jangan sampai salah pilih, karena menyesalnya bisa empat atau lima tahun," kata Tito dikutip dari ANTARA, Kamis (12/11/2020).

Selain itu, Mendagri pun mengingatkan para calon kepala daerah soal pentingnya integritas dan komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat.

“Kalau saya menyarankan kembali ke komitmen ketika menjadi kepala daerah, kalau di dalam pikiran kita mencari kekayaan atau pujian saya kira lupakan, karena nanti bermasalah. Jadilah pemimpin daerah yang mengabdi dan bermanfaat bagi orang banyak,” ujar mantan Kapolri itu.

2. Kepala daerah diminta manfaatkan momentum COVID-19 untuk menangani dampak sosial ekonomi masyarakat

Pilkada 2020 Makin Dekat, Ini Cara Pemerintah Yakinkan PublikANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Tito juga meminta calon kepala daerah untuk memanfaatkan momentum pilkada ini dengan memilih tema yang relevan, seperti soal penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya.

“Sebagian masa jabatan bapak/ibu berhadapan dengan masalah pandemik, bagaimana menghadapi ekonomi yang stagnan di daerah masing-masing, karena ada pembatasan,” bebernya.

3. Kominfo manfaatkan pemilih pemula untuk datang ke TPS

Pilkada 2020 Makin Dekat, Ini Cara Pemerintah Yakinkan PublikBilik suara saat simulasi Pilkada Serentak 2020 (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo bakal memanfaatkan ceruk pemilih pemula yang jumlahnya sangat besar untuk mau berpartisipasi di Pilkada Serentak 2020.

Widodo mengatakan, mahasiswa adalah pemilih yang sehat dan cerdas sehingga mereka harus menunjukkan perannya dalam Pilkada 2020. Mahasiswa jangan menganggap tidak punya peran untuk perubahan,” ujar Widodo.

Baca Juga: Kendala Internet di Daerah, Bawaslu Wanti-wanti Sirekap Pilkada 2020

4. Millennials harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memberikan hak suara saat Pilkada 2020

Pilkada 2020 Makin Dekat, Ini Cara Pemerintah Yakinkan PublikRatusan millennials Kaltim hadir dalam Millennials Gathering di Balikpapan pada 24 Februari 2020 (IDN Times/Mela Hapsari)

Menurut Dirjen IKP, mahasiswa sebagai golongan intelektual harus mampu memberikan edukasi, baik kepada lingkungan terkecil keluarganya, masyarakat, maupun lingkungan yang lebih luas lagi.

Edukasi dalam kaitannya pilkada ini, antara lain adalah menyebarluaskan pemahaman tentang demokrasi dan pentingnya pemimpin terpilih sebagai cerminan rakyat.

"Tipe pemimpin ideal adalah tipe harapan yang bisa menampung aspirasi masyarakat, terutama dari kelompok milenial," kata Widodo.

5. Millennials diminta untuk perangi hoaks di media sosial

Pilkada 2020 Makin Dekat, Ini Cara Pemerintah Yakinkan PublikIDN Times/Sukma Shakti

Widodo berharap, kelompok millennials dengan pemerintah bersama-sama melawan hoaks yang belakangan ini marak beredar di media sosial (medsos).

Dirjen IKP melihat ancaman baru terhadap keutuhan Indonesia saat ini adalah propaganda yang terjadi di media sosial. Widodo menyampaikan data pengguna internet mencapai 175 juta (64 persen) dan akses medsos 160 juta (59 persen).

"Ini kekuatan baru yang menjadi harapan sekaligus ancaman," ujarnya.

Dia menambahkan, internet maupun medsos mampu memengaruhi pikiran manusia (opini) secara massa dalam waktu singkat dengan biaya yang murah, dan sulit dilacak. Meski demikian, hal tersebut sekaligus menjadi ancaman berupa provokasi, agitasi, ataupun propaganda.

Ia melihat perlu literasi digital berupa edukasi dan pemberian wawasan kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan internet dan medsos.

“Millennials harus melawan hoaks. Mahasiswa bisa menjadi direktur medianya sendiri. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang bisa memproduksi konten, mengonsumsi, dan mendistribusinya," tukas Widodo.

Baca Juga: KPU Depok Siap Gelar Pilkada dengan Sistem Sirekap

Topik:

  • Ilyas Listianto Mujib
  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya